Bupati Ipuk Minta Kades Kuatkan Sinergi dengan BPD demi Sejahterakan Warga

Bupati Ipuk Minta Kades Kuatkan Sinergi dengan BPD demi Sejahterakan Warga

Ardian Fanani - detikJatim
Selasa, 20 Des 2022 23:45 WIB
Harmonisasi Kepala Desa dan BPD se-Banyuwangi di Pendopo Kabupaten Banyuwangi
Harmonisasi Kepala Desa dan BPD se-Banyuwangi di Pendopo Kabupaten. (Foto: Ardian Fanani/detikJatim)
Banyuwangi -

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta para kepala desa (kades) memperkuat sinergi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan harmonis antara keduanya bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik untuk menyejahterakan warga.

"Kepala desa dan BPD harus memiliki hubungan kerja sama yang baik. Harus sinergi, saling mendukung. Karena semua memiliki peran penting dalam pemerintahan dan pembangunan desa," kata Ipuk saat menghadiri Harmonisasi Kepala Desa dan BPD se-Banyuwangi secara virtual di pendopo kabupaten, Selasa (20/12/2022).

Kegiatan itu diikuti hampir 400 peserta yang terdiri atas kepala desa dan kepala BPD se-Banyuwangi. Hadir pula perwakilan camat dan jajaran Organidasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ipuk menyebut ada 3 hubungan ideal antara kepala desa dan BPD yang harus dijaga dengan konsisten. Pertama adalah kemitraan. Kepala desa dan BPD adalah mitra dalam penyusunan APBDes. Keduanya harus sepakat APBDes disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan keinginan satu pihak.

"Dengan demikian pembangunan dan program-program yang dilaksanakan desa benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan warga," ujar Ipuk.

ADVERTISEMENT

Kedua, konsultatif. Harus ada saling keterbukaan antara kepala desa dan BPD. Misalnya dalam proses pengangkatan aparatur desa harus ada konsultasi antara kedua pihak.

"Ketiga adalah koordinatif. Dalam pendistribusian program pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah harus ada koordinasi. Seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (PBNT), dan lainnya. Semuanya harus saling cross check agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ipuk mengingatkan SOP pelayanan kepada masyarakat, khususnya soal penanganan warga miskin. Ipuk juga mengapresiasi kerja keras elemen desa sehingga Banyuwangi telah bebas dari desa tertinggal dan berkembang.

Dari rilis Kemendes PDTT 2022, Ipuk memaparkan bahwa saat ini ada sebanyak 138 desa di Banyuwangi yang telah berstatus desa mandiri. Sedangkan 51 lainnya berstatus desa maju.

"Ini adalah buah kerja keras seluruh stakeholder, termasuk kepala desa dan BPD. Semoga ke depan kita bisa terus membangun Banyuwangi lebih baik lagi," harap Ipuk.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Banyuwangi A Faishol mengatakan dalam kegiatan ini para peserta mendapat berbagai materi. Salah satunya terkait penguatan kelembagaan BPD dan pengelolaan aset desa.

"Kegiatan ini diharapkan bisa menguatkan komitmen para kepala desa dan BPD untuk menguatkan sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Faishol.

Materi-materi itu disampaikan sejumlah narasumber. Antara lain Kasubid BPD dan Musyawarah Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI Rahayu Ningsih, Kabid Bina Pemerintahan Desa BPMD Jatim M Wahyudi, serta motivator Wiyono.




(dpe/dpe)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads