.webp)
Hasil penetapan UMK di Surabaya tidak sesuai dengan apa yang diusulkan ke Gubernur Jawa Timur. Kenaikan UMK Surabaya hanya 3,4% dari 7,23% yang diusulkan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengusulkan kenaikan 7,23% atau Rp 316.303,39. Lalu, penetapan Gubernur Jatim naik 3,43% atau Rp 150.000. Sehingga UMK Surabaya dari Rp 4.375.479 di tahun 2022 menjadi Rp 4.525.479,19 di 2023.
"Perhitungan sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja, rumusan yang sudah ditentukan. Itu yang kita usulkan. Tetapi ada kebijakan atau yang dihitung Bu Gubernur secara menyeluruh, pasti ada pertimbangan untuk menentukan yang terbaik untuk Jawa Timur. Sehingga keluarlah keputusan Gubernur terkait UMK yang ada di Jawa Timur," kata Eri kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai kepala daerah, ia akan mengikuti peraturan atau keputusan yang berlaku. Pihaknya akan menjalankan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.
"Kalau sudah ditetapkan, kita juga akan melakukan, akan menjalankan pemimpin yang lebih tinggi dari kepala daerah," ujarnya.
Solusi lain dari Eri yakni membukakan toko mart atau toko kelontong bagi buruh atau pekerja Surabaya. Sehingga penghasilan yang didapat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
"Saya berharapnya, UMK mau naik berapa yang penting wargaku pendapatannya sesuai dengan harapan saya. Sehingga ada toko kelontong, toko mart. Itu yang kita bantu di Surabaya," jelasnya.
Ia juga menyadari, dengan kenaikan UMK Surabaya yang tidak sesuai usulan ini, nantinya akan ada demo buruh lagi di Surabaya. Meski tak melarang demo, Eri berupaya meminta massa demo untuk menyampaikan aspirasi dengan bijak dan aman.
"Saya berharap, jika ada demo buruh di Surabaya tolong dijaga kotanya. Silakan menyampaikan aspirasi kepada yang berwenang atau Bu Gubernur. Tapi tolong, jaga betul ketertiban, keamanan dan kenyamanan Kota Surabaya. Tolong dijaga agar tidak ada perusakan," pungkasnya.
(esw/iwd)
