Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional dan Aksi di Indonesia

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional dan Aksi di Indonesia

Firda Aulia Miftahul Zanah - detikJatim
Kamis, 24 Nov 2022 22:27 WIB
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan kampanye internasional. Bagaimana serba-serbinya?
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan/Foto: Edi Wahyono
Surabaya -

Tanggal 25 November tak hanya diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Tapi juga Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional.

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional sebagai kampanye untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tiga aktivis politik dari Republik Dominika, yang dibunuh secara brutal.

Pada 20 Desember 1993, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan melalui resolusi 48/104. Alhasil, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 54/134 pada 7 Februari 2000. Sehingga secara resmi menetapkan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional pada 25 November.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam situs resmi Komnas Perempuan dijelaskan, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan kampanye internasional, untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia.

Aktivitas ini pertama kali digagas Women's Global Leadership Institute tahun 1991, yang disponsori Center for Women's Global Leadership.

Setiap tahun, kegiatan ini berlangsung dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Dipilihnya rentang waktu tersebut, yakni dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM. Serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak. Baik aktivis HAM perempuan, pemerintah, maupun masyarakat secara umum.

Dalam rentang 16 hari, para aktivis HAM perempuan mempunyai waktu yang cukup guna membangun strategi pengorganisiran agenda bersama untuk:

  • Menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM
  • Mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para survivor (korban yang sudah mampu melampaui pengalaman kekerasan)
  • Mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.


Simak Video "Pria Pakistan di Kasus Pembunuhan Perempuan AS"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/iwd)