Penjelasan RS di Sampang yang Diviralkan Tarik Biaya Pasien BPJS

Kamaludin - detikJatim
Kamis, 24 Nov 2022 15:21 WIB
Anggota DPRD Sampang memprotes pungutan pasien BPJS
Anggota DPRD Sampang memprotes pungutan pasien BPJS (Foto: Tangkapan layar)
Sampang -

RSUD Ketapang, Sampang buka suara terkait tuduhan memungut biaya pasien pengguna BPJS. Manajemen membantah semua tuduhan tersebut. Menurutnya hal itu merupakan kesalahpahaman semata.

"Kami punya bukti rekaman CCTV-nya. Kalau keluarga pasien tidak pernah menyerahkan uang ke petugas kami. Keluarga pasien justru berkomunikasi dengan pihak ketiga yang mengambil darah ke PMI Bangkalan. Jadi tidak benar kalau petugas melakukan pungli," kata Kabid Humas RSUD Ketapang dr Syafril Alfian Akbar, Kamis (24/11/2022).

Menurut Syafril, uang sebesar Rp 1.020.000 itu diberikan keluarga pasien kepada warga atau pihak ketiga. Warga tersebut biasanya yang menawarkan jasa membantu pasien untuk mengambil darah ke PMI Bangkalan dan mengambil biaya transportasi.

Sedangkan kuitansi dari PMI Bangkalan, untuk dua kantong darah harus ditebus Rp 720 ribu. Kuitansi ini diberikan kepada pihak ketiga yang diminta bantuan pasien.

"Dalam kuitansi tersebut hanya tertera biaya penebusan darah sebesar Rp720 ribu. Sedang Rp 300 ribu masuk kantong pribadi pihak ketiga untuk jasa transportasi pengambilan darah. bukan masuk ke instansi, baik ke RSUD maupun PMI. Sepeserpun kami tidak terima," tegas Syafril.

Pihaknya menyebut kejadian tersebut sebagai sebuah kesalahpahaman dan bukan pungli rumah sakit. Pasien sendiri tiba di rumah sakit pada Selasa (15/11) pukul 15.00 WIB.

Saat itu, pasien beserta keluarga tiba di ruang instalasi gawat darurat (IGD). Usai registrasi, pasien terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas III.

Namun pada pemeriksaan darah di laboratorium, hemoglobin pasien diketahui 8,2. Sehingga nakes rumah sakit mengarahkan pasien untuk menggunakan pelayanan umum.

"Di sinilah kesalahan petugas kami. Karena petugas kami salah memahami tentang aturan BPJS dan tidak konsultasi ke manajemen. Sehingga hal tersebut terjadi," terang Syafril.

Pihaknya mengakui ada kesalahan petugas rumah sakit dalam hal komunikasi dengan pasien dan manajemen rumah sakit. Karena pernyataan nakes itulah sehingga pasien mendaftar sebagai pasien umum.

Sehingga pasien harus melakukan transfusi darah dan harus mengeluarkan biaya. Dalam hal ini biaya pasien yakni menebus dua kantong darah di PMI Bangkalan.

"Untuk penebusan darah Rp 720 ribu, tetap akan diganti, namun biaya itu akan diklaimkan ke BPJS terlebih dahulu. Sementara untuk biaya transportasi tidak bisa diganti. Soalnya yang Rp 300 ribu bukan masuk ke PMI, tapi masuk ke pihak ketiga yang mengambilkan darah," tandas Syafril.

Sebelumnya, Anggota dewan memarahi petugas rumah sakit di Sampang lantaran mendapat laporan pasien pengguna BPJS tetap dipungut biaya. Aksi anggota dewan tersebut sempat terekam kamera dan beredar di media sosial.

Saat mendatangi rumah sakit, anggota dewan tersebut tampak bersama dengan keluarga pasien BPJS asal Desa Tobai Barat kecamatan Sokobanah Sampang. Mereka memprotes terkait penarikan uang Rp 1 juta kepada keluarga pasien.



Simak Video "KuTips: Cek Keselamatan Korban Gempa di Fitur Safety Check Facebook"
[Gambas:Video 20detik]
(abq/iwd)