.webp)
Polisi merespons spanduk provokatif penolakan Anies Baswedan yang bertebaran di Bondowoso. Dalam spanduk tersebut, tertera nama 'Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu'.
Terkait dengan nama yang ada di spanduk, polisi mengaku tak pernah mendengar LSM atau kelompok tersebut.
"Di Bondowoso dan sekitarnya tak ada nama itu," tega Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (15/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wimboko menambahkan, begitu muncul spanduk dan nama kelompok itu, pihaknya langsung menyelidiki. Korps Bhayangkara juga berkoordinasi dengan Satpol PP dan Bakesbang Linmas Pemkab Bondowoso.
"Berdasarkan data, tak ada nama LSM, komunitas, golongan atau kelompok dengan nama yang ada dalam spanduk tersebut," jelas Wimboko.
Tak hanya berdasarkan data saja. Pihaknya juga mengaku langsung mengerahkan jajaran Sat Intelkam di lapangan untuk menelusuri keberadaan kelompok itu.
"Bisa jadi, nama itu memang sengaja dibuat oleh siapapun itu, seakan isi dalam spanduk itu merupakan sikap mereka," tandas Wimboko.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah spanduk berisi penolakan capres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Pembuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai 'Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu'.
Berdasarkan pantauan detikJatim, spanduk didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan 'Bondowoso Menolak Anies Baswedan Sampai Kiamat'. Sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di balik Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu tersebut.
Selain menolak Anies, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas, PA 212, serta khilafah.
Ketua Jaringan Nasional (Jarnas) Anies Baswedan Bondowoso, Haris Humaidi mengatakan, pemasangan spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye negatif. Menurutnya, isi spanduk itu sudah menyudutkan Anies. Salah satunya penggunaan politik identitas.
"Tentang pemasangan spanduk yang menyebar fitnah, kami harapkan segera ada tindakan dari aparat penegak hukum yang ada," ujar Haris.
(dpe/dte)
