.webp)
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi mendesak pemerintah pusat untuk segera menaikkan tarif tiket penyeberangan Jawa Bali. Kenaikan BBM membuat biaya operasional operator pelayaran membengkak.
Mereka mengancam akan mengurangi trip pelayaran jika besok tarif tiket penyeberangan belum naik.
"Kami menunggu sampai besok jika belum naik juga kami akan mengurangi jumlah trip pelayaran," jelas Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, I Putu Gede Widiana, Kamis (22/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putu menegaskan semestinya pemerintah segera menyesuaikan tarif penyeberangan begitu terjadi kenaikan harga BBM. Namun hingga saat ini, menurutnya, belum juga ada kepastian tentang penyesuaian tarif untuk angkutan penyeberangan.
"Seharusnya pemerintah lebih perhatian terhadap angkutan penyeberangan. Sebab angkutan penyeberangan merupakan moda transportasi massal yang sangat berpengaruh besar pada perputaran roda perekonomian. Karena angkutan penyeberangan berkaitan langsung pada distribusi logistik," tegasnya.
Ditambahkan oleh anggota Gapasdap lain, Karijoto, dalam sehari biasanya satu kapal penyeberangan Lintasan Ketapang-Gilimanuk melakukan 8 round trip (pulang pergi Ketapang-Gilimanuk-Ketapang) atau 16 trip (Ketapang-Gilimanuk). Rencananya, jika tarif belum dinaikkan jumlah round trip akan diturunkan.
"Mungkin menjadi 6 atau 4 round trip," ujarnya.
Para Operator kapal yang tergabung di dalam Gapasdap berharap hari ini atau besok sudah ada kepastian terkait penyesuaian tarif ini. Jika tiket penyeberangan tak naik, berbagai hal bisa terjadi. Mulai tertundanya pemberian gaji, pemotongan gaji pegawai sampai potensi pemberhentian hubungan kerja (PHK).
Hal ini sudah terjadi pada saat puncak pandemi COVID-19 yang lalu. Di mana operator kapal terpaksa melakukan pemotongan gaji pegawai dan PHK akibat pemasukan dan biaya operasional yang timpang.
"Saat ini sudah ada yang menunda pemberian gaji, jadi pembayaran gajinya dicicil 2 sampai 3 kali," pungkasnya.
(iwd/iwd)
