.webp)
Kabupaten Banyuwangi mendapatkan kuota ASN 2022 sebanyak 552 formasi. Jumlah ini terdiri atas 340 guru dan sebanyak 212 tenaga kesehatan.
"Alhamdulillah, kami mendapatkan formasi untuk calon ASN, dalam hal ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022. Totalnya ada 552," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (15/9/2022).
Ipuk menyatakan seleksi calon ASN akan dilakukan secara transparan sejak proses pendaftaran hingga selesai. Semuanya berbasis sistem daring sehingga calon peserta diharapkan tidak menggubris bila ada pihak yang menjanjikan bisa memastikan diterima dalam seleksi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendaftarannya akan diumumkan segera, termasuk tata caranya," kata Ipuk.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Banyuwangi Nafiul Huda menjelaskan Pemkab Banyuwangi mendapat kuota 552 calon ASN untuk PPPK. Jumlah ini terdiri atas 340 guru, dan 212 tenaga kesehatan.
Rekrutmen itu nanti akan disertai dengan kebijakan afirmasi sehingga pendaftaran difokuskan bagi non ASN tenaga guru dan kesehatan yang mendapatkan afirmasi dari pemerintah daerah.
"Nanti yang sudah bekerja lama akan ada skor untuk afirmasi sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang bekerja aktif di fasilitas kesehatan pemerintah. Tentunya melalui persyaratan dan kriteria-kriteria yang nanti dipersyaratkan," ujar dia.
Demikian pula untuk guru, juga akan ada kebijakan afirmasi yang telah digariskan oleh pemerintah pusat.
Khusus guru, dari 340 formasi, sebanyak 118 di antaranya adalah formasi untuk guru agama. Guru Pendidikan Agama Islam mencapai 98 formasi, guru Agama Hindu 16 formasi, guru Agama Kristen 3 formasi, dan guru Agama Buddha 1 formasi.
"Sisanya untuk guru mata pelajaran. Ada yang guru IPA, IPS, PPKN, guru prakarya, dan guru BK," kata Huda.
Sementara untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lain sebanyak 212 formasi. Ada untuk administrasi kesehatan, dokter, apoteker, bidan, perawat, dan lainnya.
"Untuk kepastian waktu jadwal pendaftaran kami menunggu arahan dari pemerintah pusat," kata Huda.
(dpe/iwd)
