Bubar Blokade Bypass Juanda, Aktivis HMI Bakar Ban di Depan Kanwil Pajak

Bubar Blokade Bypass Juanda, Aktivis HMI Bakar Ban di Depan Kanwil Pajak

Suparno - detikJatim
Senin, 12 Sep 2022 15:44 WIB
Aktivis HMI bakar-bakar ban bekas di depan Kantor DJP Jatim II Jalan Raya Juanda
Aktivis HMI bakar-bakar ban bekas di depan Kantor DJP Jatim II Jalan Raya Juanda. (Foto: Suparno/detikJatim)
Sidoarjo - Ratusan aktivis mahasiswa membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sempat memblokade Jalan Raya Bypass Juanda telah membubarkan diri. Mereka pindah lokasi aksi di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II di Jalan Raya Juanda. Di sana mereka melakukan aksi bakar ban bekas.

Setelah 20 menit memblokade jalan menuju bandara, petugas TNI berhasil membubarkan massa aktivis HMI. Berdasarkan pantuan detikJatim, aktivis HMI berjumlah kurang lebih 100 orang itu sempat memblokade Jalan Raya Bypass Juanda selama 20 menit.

Mereka mulai memblokade jalan pukul 13.20 WIB hingga pukul 13.40 WIB. Mereka bubar setelah sejumlah anggota TNI datang melakukan negosiasi. Tapi tak benar-benar membubarkan diri, rombongan aktivis ini pindah tempat ke Kantor Wilayah DJP II di Jalan Raya Juanda.

Di depan Kanwil DJP Jatim II itu mereka kembali melancarkan orasi. Mereka menolak kebijakan pemerintah Joko Widodo Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi karena menganggapnya tidak berpihak kepada rakyat.

Setelah beberapa menit aksi orasi itu, mereka mulai menyusun 2 buah ban mobil bekas tepat di depan gerbang Kanwil DJP Jatim II, mulai menyiramnya dengan bensin, kemudian membakarnya.

Aktivis HMI bakar-bakar ban bekas di depan Kantor DJP Jatim II Jalan Raya JuandaAktivis HMI bakar-bakar ban bekas di depan Kantor DJP Jatim II Jalan Raya Juanda. (Foto: Suparno/detikJatim)

Api berkobar cukup besar dengan asap hitam yang cukup menarik perhatian. Selama aksi orasi hingga bakar ban ini berlangsung, terlihat sejumlah personel kepolisian berjaga di balik pagar Kanwil DJP Jatim II.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh aktivis HMI tersebut. Terutama tentang penolakan mereka terkait keputusan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Berikut ini 3 tuntutan aktivis tersebut.

1. Mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM

2. Mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran untuk digunakan pada subsidi BBM

3. Mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas dan tepat sasaran


(dpe/fat)


Hide Ads