.webp)
Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas kini tengah menjadi sorotan publik. Menyikapi itu, Golkar Jawa Timur mengadakan Forum Group Discussion (FGD) khusus membedah RUU Sisdiknas bersama stakeholder pendidikan di Jatim, Jumat malam (9/9). Harapannya, melalui FGD itu bisa muncul masukan atau saran-saran yang komprehensif.
Seperti diketahui bahwa RUU Sisdiknas merupakan integrasi dari tiga Undang-undang terkait pendidikan. Yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
"Membahas RUU ini adalah salah satu usaha kita selaras dengan pendiri negara ini. Kegiatan ini adalah komitmen kita untuk menjaga tujuan bernegara kita, bukan tanpa alasan salah satu tujuan indonesia merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, instrumen utama adalah pendidikan," ujar Ketua Golkar Jatim M Sarmuji di Surabaya, Sabtu (10/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarmuji meyakini, bahwa pendidikan adalah salah satu instrumen penting dalam kemajuan suatu bangsa di masa depan.
"Para founding father negara kita sadar benar bahwa hanya melalui pendidikan kesejahteraan akan terwujud dan mobilitas vertikal akan bisa tercapai," kata Sarmuji.
Anggota DPR RI Dapil VI Jawa Timur tersebut menilai bahwa integrasi tiga Undang-undang bukanlah hal yang mudah, perlu kehati-hatian, perlu keterbukaan agar undang-undang ini bisa menjadi roadmap pendidikan pada masa depan
"Mengintegrasikan tiga undang-undang dalam satu undang-undang bukanlah hal yang mudah, dalam naskah itu ada kemajuan yang bisa kita lihat tetapi ada sisi lain yang memantik polemik yang perlu menjadi pencermatan kita semua semisal tidak eksplisit pencantuman tunjangan profesi guru. Untuk itu perlu kita tilik kembali agar kemajuan pendidikan nasional menjadi lebih cepat lagi," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut mengungkapkan, selain isu tunjangan profesi guru, ada dua hal krusial lagi yang perlu mendapat penekanan dalam RUU ini.
"Yaitu perihal komite sekolah dan potensi hilangnya perhatian pada pendidikan yang berbasis swasta atau pengelolaan atas inisiatif masyarakat," ungkap Sarmuji
Sarmuji menekankan, dalam pembahasan plus minus dari RUU ini perlu untuk duduk bersama. Supaya Sistem Pendidikan Nasional nantinya bisa memenuhi harapan semua pihak.
"Plus minus dari RUU ini mengisyaratkan perlunya kita duduk bersama agar RUU ini menjadi lebih sempurna karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk generasi di masa mendatang," pungkasnya.
Dalam FGD yang digelar Golkar Jatim ini, dihadiri sejumlah pembicara dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Dinas Pendidikan Jatim, Kemenag Jatim, LLDikti Wilayah VII, PGRI Jatim, LP Ma'arif PW NU Jatim, Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim, Pergunu Jatim, hingga IGI Jatim.
(dte/dte)
