Tiga Poin Lengkap Hasil Keputusan Pemkab Blitar soal Padepokan Gus Samsudin

Fima Purwanti - detikJatim
Rabu, 10 Agu 2022 14:05 WIB
Wabup Blitar Rahmat Santoso menyerahkan hasil keputusan kepada pengacara Gus Samsudin.
Wabup Blitar Rahmat Santoso dan kuasa hukum Gus Samsudin (Foto file: Fima Purwanti/detikJatim)
Blitar -

Tiga poin keputusan Pemkab Blitar soal nasib padepokan Nur Dzat Sejati milik Gus Samsudin. Surat keputusan itu telah disepakati antara Pemkab bersama jajaran forkopimda Kabupaten Blitar.

Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, didampingi jajaran forkopimda membacakan hasil keputusan terkait padepokan Nur Dzat Sejati milik Gus Samsudin. Turut hadir kuasa hukum dari pihak Gus Samsudin, perwakilan warga Desa Rejowinangun dan lembaga terkait lainnya. Ada tiga poin yang disampaikan.

Ini rincian lengkapnya:

1. Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dengan nomor 503/008/409.117/DPMPTSP/STPT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama SAMSUDIN sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual yang ada

2. Aktivitas yang menyerupai pondok pesantren dan majelis taklim tidak mempunyai izin sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim dan PMA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

3. Kegiatan usaha Yayasan PadepokanNur Dzat Sejati belum memenuhi persyaratan perijinan dasar usaha sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko

"Yang jelas izinnya hanya pemijat tradisional. Izinnya itu sudah dicabut dari dinkes, sementara izin itu dikeluarkan pada Maret 2021," ujar Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Rahmat menegaskan, Pemkab Blitar mendesak Gus Samsudin bisa melengkapi izin usahanya. Bila surat izin usaha itu sudah dilengkapi, maka diperbolehkan untuk membuka praktik kembali.

Tidak hanya izin usaha, tetapi juga izin kegiatan yang menyerupai pondok pesantren dan majelis taklim. Sebab, kegiatan itu harus mendapatkan izin dari Kemenag.

"Tidak ada batas waktu, selama tidak ada izin lengkap disana (Padepokan Gus Samsudin) tidak boleh dibuka. Tetap akan dijaga secara berkala. Kami juga meminta agar warga membantu menjaga kondusifitas," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Blitar bersama dengan jajaran forkopimda menggelar konferensi pers terkait hasil keputusan mengenai padepokan milik Gus Samsudin di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (9/8/2022). Hasil keputusan itu dibacakan langsung Wakil Bupati Blitar didampingi jajaran forkopimda.



Simak Video "Padepokan Gus Samsudin di Blitar Digeruduk Warga"
[Gambas:Video 20detik]
(fat/fat)