.webp)
Presiden Joko Widodo memanggil Politikus PDIP Adian Napitupulu bersama sejumlah aktivis 1998 ke Istana Merdeka. Muncul sejumlah pertanyaan, apakah pemanggilan ini membahas terkait kursi menteri?
Kendati demikian, Adian menepis jika pertemuan tersebut membahas soal kursi menteri. Ia hanya membenarkan pertemuan Jokowi dengan aktivis 1998. Pertemuan ini berlangsung di Istana Merdeka selama 80 menit.
"Benar (pertemuan) di Istana Merdeka, (bertemu) 1 jam 20 menit," kata Adian dilansir dari detikNews, Sabtu (16/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Adian mengatakan, bukan hanya dirinya yang menghadap Jokowi. Adian menyebut, Jokowi membahas kondisi negara saat ini bersama aktivis lainnya juga.
"(Yang menghadap Jokowi) saya, Mustar, Pendi dan Musa. Persatuan Nasional Aktivis '98," katanya.
Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah masalah agraria. Pertemuan tersebut juga membahas perekonomian saat ini.
"Salah satunya penyelesaian konflik agraria juga bicara tentang resesi global. Pak Presiden memberikan data bahwa per hari ini secara ekonomi justru kita jauh lebih bagus dibanding banyak negara lainnya," tuturnya.
Adian menambahkan, Jokowi juga meminta para aktivis membantu permasalahan tanah. Jokowi meminta aktivis aktif berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.
"Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian termasuk kementerian pertanahan/BPN," pungkasnya.
Adian tepis adanya tawaran kursi menteri dari Jokowi, di halaman selanjutnya!
Tak Ada Tawaran Menteri
Pada kesempatan ini, Adian membantah ditawari jabatan menteri oleh Presiden Jokowi. Adian menyebut, Jokowi sudah mengetahui karakter dirinya di perpolitikan nasional.
"Presiden tidak menawari saya jabatan menteri karena presiden sudah sejak awal tahu bahwa saya butuh ruang politik yang lebih luas dan fleksibel, yaitu di DPR RI," kata Adian.
Menurut Adian, Presiden Jokowi tak membahas soal posisi menteri dalam pertemuan dengan para aktivis 1998. Begitu pula dengan Adian. Politikus PDIP itu mengaku hanya melapor ke Presiden Jokowi soal konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan, yang diduga ada keterlibatan mafia. Salah satu kasus yang dilaporkan Adian adalah konflik tanah antara masyarakat dan salah satu BUMN.
"Saya cuma bicara kasus tanah dengan menyertakan beberapa contoh konflik rakyat dengan perusahaan, termasuk BUMN seperti yang saat ini terjadi di Cibubur, antara rakyat dengan PP Properti, di mana ada kemungkinan ada keterlibatan mafia tanah," ungkap Adian.
"Itu sudah saya laporkan semua kepada Presiden, juga contoh-contoh lainnya tentang tanah," imbuhnya.
Sementara itu, Jokowi membahas perihal resesi global. Menurut anggota Komisi VII DPR RI itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
"Presiden bicara tentang resesi global, walaupun Bank Dunia menyampaikan bahwa Indonesia di antara negara-negara lainnya masih tergolong juara," kata Adian.
