Bupati Mojokerto Ingin Genjot Kebijakan-Program Daerah Berbasis Data

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Sekretaris Daerah Teguh Gunarko menyambut kunjungan kerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Imam Machdi.

Kunker kali ini untuk mendukung Pemkab Mojokerto mengembangkan satu data sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

Dalam Kunker yang berlangsung di ruangan Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto pagi tadi, Imam didampingi Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan dan kepala Diskominfo Jatim, Hudiono. Ikifina sangat mengapreasi kunjungan Deputi MIS BPS RI dalam mendukung dan meningkatkan program kerja Pemkab Mojokerto.

"Mudah-mudahan membawa berkah untuk Kabupaten Mojokerto dan bisa semakin meningkatkan kinerja kami khususnya dalam bagaimana kami menyatukan dan mengolah data-data itu sebagian dari data kami untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan," kata Ikfina di lokasi, Senin (11/7/2022).

Ikfina menjelaskan melihat dinamika masyarakat yang begitu cepat, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lainnya, Pemkab Mojokerto perlu menampilkan akuntabilitas berbasis data kepada masyarakat. "Data yang istilahnya rinci, data yang betul-betul update dan data ini mewakili seluruh komponen yang ada," jelasnya.

Ketika Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sudah berjalan di Pemkab Mojokerto, lanjut Ikfina, maka pihaknya dalam membuat kebijakan kepada masyarakat pasti dapat dipertanggungjawabkan.

"Ketika kebijakan didukung oleh data yang akurat maka kebijakan ini adalah kebijakan yang berdata, bukan kebijakan yang dibuat ala kadarnya. Karena ada data-data dan bisa disajikan," terangnya.

Selain itu, terkait dengan SPBE dan satu data Palapa, Pemkab Mojokerto akan terus berupaya untuk mengembangkan dengan berkaloborasi dan bersinergi dengan BPS Kabupaten Mojokerto. Selain itu, Ikfina juga menyatakan terus berkomitmen dalam mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik, Pemkab Mojokerto akan memfasilitasi sarana dan prasarana digital dari pemerintah desa hingga ranah pendidikan.

"Jadi, kami berproses bagaimana kami terkoneksi dengan semua, fiber optic juga pengerjaannya secara bertahap, tetapi ini menjadi prioritas. Kami nanti akan berupaya sampai desa, pemerintah desa nanti terkoneksi dengan fiber optic, termasuk juga semua tingkat pelayanan kesehatan dan juga sekolah-sekolah, setidaknya SMP dan SD juga terkoneksi," tandasnya.