Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendapat kunjungan 25 orang Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Dalam pertemuan itu Eri menyampaikan strategi ekonomi kerakyatan.
Eri mengatakan ada sejumlah strategi yang telah dilakukan Pemkot. Mulai dari penanganan COVID-19 melibatkan seluruh stakeholder, reformasi birokrasi, pembangunan SDM, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui program padat karya.
"Tadi saya sampaikan, untuk membangun sebuah kota harus diawali dengan hati, dan mengembalikan lagi rasa gotong-royong, serta saling bantu satu dengan yang lainnya," kata Eri di ruang kerjanya, Rabu (6/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Strategi ini dilakukan agar Surabaya menjadi kota yang lebih baik. Maka ia selalu menekankan kepada warga untuk membangun sebuah kota harus dengan gotong-royong. Baik masyarakat, pengusaha, tokoh agama, forkopimda dan wali kota.
"Gotong-royong baik dalam membangun SDM warga, mengatasi pengangguran, bayi stunting, gizi buruk, dan memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu seluruh aset pemkot kami gunakan untuk kepentingan umat. Apakah dengan kerja sama pihak ketiga yang bekerja orang Surabaya, atau orang Surabaya yang juga langsung bisa memanfaatkan tanah aset itu," jelasnya.
Ia memastikan, bahwa strategi yang telah dilakukan pemkot ini untuk mengentas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya bisa segera tercapai.
"Yang pasti bagaimana target kita orang yang di Surabaya masuk MBR itu bisa memiliki pekerjaan dan dia mendapat penghasilan Rp 4 juta per bulan," ujarnya.
Sementara pimpinan rombongan sekaligus Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI, Mayjen TNI Kup Yanto Setiono mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari studi lapangan PPRA tahun 2022 Lemhannas RI.
Para peserta SSDN Lemhannas RI akan mencari, mempelajari, membahas dan mendiskusikan terkait apa yang terjadi di daerah dari berbagai aspek gatra.
"Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan semua informasi sebagai pembelajaran pendidikan ini. Hasil dari studi lapangan ini pada akhirnya nanti untuk kepentingan bangsa, melalui kebijakan-kebijakan Nasional yang diputuskan oleh Presiden RI," pungkasnya.
(dpe/iwd)