.webp)
Wali Kota Eri Cahyadi meminta kepada jajaran dinas, camat, dan lurah agar pelayanan publik di kantor dinas perizinan, kelurahan, dan kecamatan sebisa mungkin tuntas dalam waktu singkat. Ia menargetkan kantor pelayanan bisa melayani hanya dalam hitungan menit, bukan jam.
"Saya minta kepada jajaran asisten dan sekda untuk setiap pelayanan di kelurahan dan kecamatan maupun di dinas perizinan, itu nanti ada keterangan durasinya. Mengurus surat keterangan ahli waris setelah sekian menit, mengurus ini dan itu berapa menit sehingga nanti itu tahu kepuasan pelayanan masyarakat," kata Cak Eri dalam acara temu bareng warga bertajuk "Wayahe Wadul Nang Cak Eri", di lantai 1 Kantor Balai Kota Surabaya, Sabtu (2/7/2022).
Eri menegaskan durasi pelayanan masyarakat itu berhubungan dengan kontrak kinerja dinas perizinan, camat, dan lurah. Karena di dalam kontrak kinerja dinas perizinan, camat, dan lurah telah disebutkan bahwa mereka harus bisa memberikan kepastian dan solusi kepada warga Surabaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sambatan (curhatan) warga ini bisa saya jadikan penilaian, sesuai tidaknya dengan yang dituliskan di kontrak kinerja," tegasnya.
Berbagai keluhan disampaikan oleh warga Surabaya dalam acara "Wayahe Wadul Nang Cak Eri" itu. Di antaranya masalah pekerjaan, sekolah, juga ada yang wadul soal tanah, serta ada yang tanya prosedur pelayanan di Kantor Kelurahan dan Kecamatan.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengatakan beberapa warga juga ada yang tanya tentang pelayanan administrasi di kecamatan.
"Ternyata tadi teman-teman (lurah dan camat) ada yang tidak berani mengeluarkan surat keterangan terkait tanah. Jadi tidak bisa seperti itu, kalau memang dasarnya buku kretek, maka keluarkan surat keterangan itu sesuai kertas kretek. Ada juga yang soal perceraian tapi tidak bisa pindah alamat KTP," kata Cak Eri.
Cak Eri Cahyadi menyampaikan keluhan itu akan segera diselesaikan oleh masing-masing lurah dan camat setelah warga sambat kepada dirinya. Begitu pula dengan sekretaris daerah, asisten, dan kepala dinas yang hadir, juga turut menampung keluhan warga yang disampaikan hari ini.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota itu juga menanggapi persoalan warga yang belum dapat pekerjaan namun tidak tercatat kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kenjeran.
Menurutnya, warga yang belum mendapat pekerjaan itu belum tentu masuk kategori MBR, karena kategori MBR bukan hanya dilihat dari satu sisi saja.
"Lah akhir-akhir ini ada, warga sudah punya kendaraan, punya rumah, tapi nggak duwe kerjoan (tidak punya pekerjaan), nah ini jangan masuk MBR. Dengan adanya hal ini, maka memberikan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan pemkot," jelasnya.
Yang kedua, sambungnya, apabila warga itu memang kategori MBR maka akan terkoneksi dengan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemkot Surabaya, akan tetapi meskipun buka kategori MBR, warga juga memanfaatkan lahan/aset pemkot.
"Maka dari itu, jangan sampai masyarakat nggak punya pekerjaan lalu ingin masuk ke MBR, dari dampak Covid-19 kemarin, yang tidak punya kerjaan jadi dimasukkan kategori MBR. Nah tugas kita harus dikeluarkan satu - satu biar tidak menjadi MBR," urainya.
Pada pertemuan antara Cak Eri bersama warga kali ini paling banyak yang mengeluhkan soal pelayanan banyak dari wilayah Kecamatan Kenjeran. Saat di lantai 1 Lobby Kantor Balai Kota, total ada 14 warga Kenjeran yang sambat satu per satu kepada Cak Eri, mulai soal pekerjaan, tanah, dan pelayanan administrasi.
Sementara itu Camat Kenjeran Nono Indriyatno menanggapi sigap dan mendata warganya. Nono menjelaskan, di wilayah kerjanya itu sudah ada beberapa aset yang bisa dimanfaatkan untuk lahan Padat Karya (Pakar).
"Ada pertanian, perikanan dan peternakan unggas, itu juga sudah berjalan. Kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memberdayakan warga di wilayah kami," kata Nono.
Nono menyampaikan ke masyarakat, untuk tidak sungkan sambat ke dirinya ketika ada permasalahan atau kendala ketika ada pelayanan yang kurang baik. Selain itu, dirinya juga meminta lurah dan Ketua RW di wilayah kerjanya untuk menampung dan mencarikan solusi agar warga tidak merasa kebingungan.
"Alhamdulillah 14 orang itu tadi kami tampung aspirasinya dan kebanyakan meminta diberi lapangan pekerjaan dan diberdayakan untuk memanfaatkan aset milik pemkot. Untuk yang belum mendaftar MBR akan kami tindak lanjuti," pungkasnya.
(dpe/dte)
