.webp)
Partai politik di Jatim yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menggelar konsolidasi di Surabaya. Salah satu yang dibahas adalah koalisi pusat itu berlanjut untuk mengusung calon gubernur di Pilgub Jatim.
"Koalisi ini bisa sampai ke bawah. Bukan hanya Pilgub, bisa terbuka untuk Pilkada Serentak 2024," tegas Ketua Golkar Jatim Sarmuji, Senin (13/6/2022).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga membeberkan peluang parpol KIB mengusung kembali Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal ngusung Khofifah, peluangnya selalu ada. Kami membaca peluang, pasti nanti akan kami bahas, bicarakan, itu teknis soal nama. Usulan itu akan kami usulkan melalui jalur masing-masing," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sarmuji membeberkan bahwa ketiga partai sepakat untuk meneruskan koalisi yang ada di pusat untuk turun sampai tingkat kabupaten/kota.
"Kami bersepakat untuk menurunkan KIB sampai ke level kabupaten/kota dan sudah beberapa kabupaten/kota melakukan silaturahmi. Kami juga ingin tegaskan lagi dengan agenda jelas, nanti akan kami kumpulkan seluruh DPRD se-Jatim dari 3 partai, beserta seluruh anggota DPR RI untuk mendengar arahan langsung ketum," bebernya.
"Mudah-mudahan bisa datang bertiga ketum untuk bisa menegaskan motivasi tujuannya KIB, agar ada kesamaan pandang antara partai politik sampai tingkat kabupaten kota. Itu rumusan penting yang dihasilkan hari ini," sambungnya.
Sementara, Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab mengatakan, KIB merupakan sebuah pertemuan parpol untuk menyamakan gagasan demi kebaikan Indonesia, khususnya Jatim ke depan.
"Jadi nanti kami tata KIB sampai kabupaten/kota. Untuk nama yang diusung untuk Pilkada dan lain-lain, belum, kami tunggu pusat," katanya.
Sedangkan Ketua DPW PAN Ahmad Riski Sadig menambahkan, KIB merupakan koalisi yang meletakkan ego antarpartai untuk kepentingan yang lebih besar.
"Yang perlu dipahami bahwa komitmen ketua tiga partai ini lebih mengutamakan gagasan dan pikiran dibanding figur. Itu yang akan kami tularkan ke kabupaten/kota. Jadi koalisi ini adalah meletakkan ego partai untuk kepentingan yang lebih besar," tandasnya.
(dte/dte)
