.webp)
Ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dijadikan kesempatan bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan materi atau lainnya. Sehingga yang terjadi akhirnya adalah kondusifitas kamtibmas bisa terganggu.
Salah satu gangguan dalam pilkades tersebut adalah ada oknum yang menjadikan Pilkades sebagai ajang perjudian (botoh) terhadap calon kades. Ada juga money politic yang dilakukan calon kades guna mempengaruhi masyarakat untuk memilih mereka dengan imbalan berupa uang, maupun barang yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan pihaknya akan melakukan antisipasi upaya pelanggaran pidana tersebut terjadi dalam Pilkades serentak 84 desa di Sidoarjo pada 19 Juni 2022. Mulai saat ini Polresta Sidoarjo sudah menyiapkan berbagai langkah, termasuk menurunkan Satgas Anti Botoh dan akan menindak tegas para pelanggar ketentuan Pilkades.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan menindak tegas bila dalam Pilkades serentak ada yang melakukan perjudian atau botoh dengan menjadikan ajang taruhan terhadap calon kades, serta jangan coba-coba ada calon kades yang melakukan money politic guna mempengaruhi pemilih," kata Kusumo usai acara Cangkrukan Kamtibmas jelang Pilkades di Desa Suwaluh, Balongbendo, Rabu (8/5/2022).
Kusumo menjelaskan sanksi pidana terhadap perjudian (botoh) dan money politic dalam Pilkades, merupakan tindak pelanggaran yang sudah diatur dalam ketentuan Pemkab Sidoarjo bersama panitia penyelenggara Pilkades.
"Karenanya Polisi bersama TNI tidak pandang bulu, netral akan menindak tegas segala pelanggaran yang dapat mengganggu kondusifitas kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkades serentak." jelas Kusumo.
Kusumo menambahkan, pihaknya juga telah membentuk satgas anti botoh dan anti money politic dalam pilkades.
"Masyarakat dapat melaporkan kepada tim kami maupun panitia penyelenggara, agar dapat kami usut tuntas bila ada upaya-upaya pertaruhan botoh maupun money politic dalam pilkades," tandas Kusumo.
(iwd/iwd)
