.webp)
Khofifah menerima rekomendasi DPRD setelah sebelumnya mendengar pendapat akhir fraksi dari berbagai partai. Yang mana, semua pihak menyatakan menerima LKPJ tersebut telah memenuhi yuridis.
Khofifah mengatakan, Pemprov telah mencapai target 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Yakni dalam indeks pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), indeks reformasi birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, serta indeks resiko bencana.
"Kami ingin menyampaikan bahwa dari 11 IKU, semua sesungguhnya sudah tercapai targetnya. Capaian yang diraih oleh Pemprov Jatim tentu merupakan bagian dari proses kerja bersama, kerja kolaboratif, dan kerja gotong royong kita semua antara Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Pemkab, Pemkot, serta jajaran forkopimda," ujar Khofifah.
Salah satu capaian yang paling prominen adalah kinerja realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di mana, realisasi mencapai total Rp 15,426 triliun dari target sebesar Rp 14,248 triliun atau tercapai 108,27%.
Lebih jauh, Khofifah juga menyatakan bahwa LKPJ akhir tahun 2021 itu juga sudah sesuai dengan aspek yuridis. Mengingat, penyelesaian pembahasan selaras dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pasal 20 Ayat 1.
"Di sana dinyatakan bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus mengadakan pembahasan LKPJ. Alhamdulillah, terhitung 22 hari kerja, Nota Penjelasan LKPJ kami sampaikan pada 28 Maret 2022, DPRD Jatim telah selesai melakukan pembahasan dan menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2021. Artinya, secara yuridis, LKPJ ini telah memenuhi kaidah dan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Selain itu, Khofifah menerangkan bahwa rekomendasi yang diberikan akan digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Pasal 20 Ayat 2.
"Insyaallah, kami akan menindaklanjuti rekomendasi ini dan akan kami jadikan masukan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun ini maupun jangka panjang," ungkapnya.
Di akhir, Khofifah mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap dukungan yang disampaikan oleh semua pihak. Baik dari DPRD, fraksi-fraksi, maupun para stakeholders dan semua elemen strategis di Jatim.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan dewan, fraksi, dan pimpinan komisi atas kerjasama dan dukungan yang luar biasa kepada Pemprov Jatim," ucapnya.
"Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pansus Pembahasan LKPJ yang telah secara maraton melakukan pembahasan sehingga menghasilkan rekomendasi sangat penting dan strategis bagi Pemprov Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun percepatan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak serta Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang bertindak sebagai Ketua Rapat.
*Pandangan Akhir Fraksi Golkar DPRD Jatim Terkait LKPJ Gubernur Tahun 2021*
Fraksi Partai Golkar dalam pandangan akhirnya menerima LKPJ Gubernur tahun 2021. Ketua Fraksi Partai Golkar, Blegur Prijanggono mengatakan, Golkar akan mengawal Pemprov Jatim dalam membuat program yang dapat memaksimalkan program pengetasan kemiskinan di Jatim.
"Fraksi kami menekankan agar kekuatan APBD yang setiap tahun meningkat hingga jumlah triliunan, benar-benar dapat diabdikan untuk terus mensejahterakan rakyat," kata Blegur.
Blegur mengatakan, LKPJ Gubernur tahun 2021 telah memenuhi ketentuan perundangan. Seluruh tahap perencanaan, penetapan dan perubahannya telah disepakati bersama DPRD sesuai perundang-undangan.
"Terdapat 10 dari 11 IKU telah dicapai tumbuh positif, kecuali Indek TPT yang belum mencapai target akibat tekanan pandemi dan dampak lainnya. Dalam hal ini, Fraksi Golkar Jatim akan berkomitmen mengawal kebijakan Pemprov Jatim yang mensejahterakan rakyat, termasuk pengurangan angka pengangguran," katanya.
Blegur juga menyampaikan, di tengah naiknya PAD Jatim tahun 2021, muncul permasalahan naiknya harga kebutuhan pokok di lapangan. Hal ini juga harus menjadi perhatian serius Pemprov, agar dapat menstabilkan harga-harga bahan pokok.
Lebih lanjut, Blegur juga menilai sejumlah penghargaan yang diterima Pemprov Jatim merupakan kerja keras seluruh stake holder, di mana Khofifah sebagai pemimpin utamanya.
Bendahara DPD Golkar Jatim ini menambahkan, Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Jatim agar membuat program pelatihan peningkatan SDM lebih masif dan efektif.
"Agar SDM kita tidak kalah bersaing dengan SDM tenaga asing. Bu Gubernur juga berketetapan bahwa kritik, saran dan masukan konstruktif dari DPRD akan digunakan sebagai masukan dalam setiap aspek manajemen penyelenggaraan Pemprov Jatim ke depan. Fraksi Golkar siap mengawal Pemprov Jatim," tandasnya.
Sementara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, mangapresiasi kinerja dari Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2021. Hasil kerja yang maksimal itu menjadi masukan yang bagus, agar Pemprov Jatim bisa meningkatkan kinerjanya, untuk mensejahterahkan masyarakat Jatim.
"Kita apresiasi kerja kawan-kawan Pansus, yang hampir satu bulan ini siang malam bekerja keras berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait,
Bendahara DPD Gerindra Jatim itu memuji kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang berhasil membangkitkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Indikatornya adalah, pertumbuhan ekonomi di Jatim sudah on the track, bahkan lebih tinggi dari capaian nasional.
"Fraksi Gerindra mengapresiasi apa yang dicapai oleh gubernur. Selama ini kita bisa lihatz bahwa dari tingkat pertumbuhan ekonomi itu masih relatif bagus, masih lebih dari nasional. Bahkan, dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yang ketika pandemi sangat terpukul, dan pertumbuhan ekonomi Jatim masih lebih baik," kata Fawait.
Moncernya pertumbuhan ekonomi Jatim itu, kata Fawait, tidak terlepas dari kebijakan Gubernur Khofifah yang dinilai pro rakyat miskin dan UMKM. Meski demikian, dia berharap agar kinerja Pemprov Jatim lebih ditingkatkan lagi, agar angka kemiskinan di Jatim bisa ditekan.
"Bu Khofifah beserta jajaran juga sudah mengambil sebuah kebijakan yang pas, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap dipertahankan melebihi nasional. Kemudian, kita melihat yang kedua terkait masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan itu memang masih menjadi masalah," pungkasnya.
(iwd/iwd)
