.webp)
Ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember menggelar demonstrasi di Bundaran DPRD Jember. Ada empat tuntutan utama yang mereka sampaikan.
Pantauan di lokasi, ratusan mahasiswa berkumpul di titik kumpul depan double way Unej, Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, mulai pukul 13.00 WIB.
Selanjutnya, massa aksi melakukan long march menuju Bundaran DPRD Jember sekitar pukul 14.00 WIB. Massa mahasiswa ini terdiri dari Poltek Negeri Jember, UIN KHAS Jember, Mandala Jember, Unmuh Jember, Unej, Stikes, dan kampus lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksi tersebut ratusan mahasiswa membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi berbagai tuntutan utama mereka. Setiba di Bundaran DPRD Jember, mereka secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang sudah disiapkan, lengkap dengan tumpukan sound system untuk mendukung aksi unras.
"Apa yang sudah menjadi keresahan masyarakat, menjadi keresahan kami juga. Hidup rakyat Indonesia, Hidup mahasiswa. Bagaimana adanya ketidakadilan terhadap rakyat dikondisi mencekik saat ini," kata salah satu orator, Selasa (12/4/2022).
Korlap Aksi M Yayan menjelaskan seluruh tuntutan nantinya akan disampaikan ke Ketua DPRD dan perwakilan Parpol. Tuntutan utama adalah mendesak agar DPR RI dan Presiden tak mengubah amandemen UUD 1945 terkait pemilu.
"Mahasiswa menuntut dan mendorong Ketua DPRD Jember dan Perwakilan Parpol dalam komisi untuk menandatangani pakta integritas dan mendesak agar Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan pemilu 2024," ujar Yayan.
Sedangkan pada tuntutan kedua, mahasiswa di Jember menuntut agar mencopot menteri-menteri yang tidak becus dan gagal dalam menangani kelangkaan minyak.
"Kami juga mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak presiden, segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta presiden untuk me-reshuffle menteri perdagangan," ujarnya.
Adapun yang terakhir, Yayan mendesak agar pemerintah mencabut ketetapan pajak sebesar 11 persen. Kenaikan pajak in dinilai berlebihan mengingat kondisi masyarakat yang masih dilanda pandemi COVID-19.
"Keempat, kamu juga mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen," sambungnya.
Menurut Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo mengatakan pihaknya telah menerjunkan 340 personel keamanan untuk menjaga jalannya demonstrasi. Personel ini merupakan gabungan dari TNI/POlisi, Satpol PP dan Dishub.
"Pengamanan itu gabungan polisi, TNI, Satpol-PP dan Dishub, total 340 personel. Untuk polres 240, sisanya 100 an personel," bebernya.
(abq/iwd)
