.webp)
10 Ketua DPC Partai Gerindra di Jawa Timur dicopot menimbulkan reaksi di tingkat bawah. DPD Gerindra Jatim dianggap arogan, karena melakukan penggantian tanpa ada komunikasi.
Ketua DPC Partai Gerindra Trenggalek yang dicopot, Nurhadi, mengatakan sebelum dilakukan penggantian kepengurusan, pihaknya tidak pernah diajak komunikasi langsung dengan jajaran DPD maupun koordinator daerah pemilihan (Kordapil).
"DPC tidak pernah ada informasi rencana adanya pergantian. Ini sebetulnya revitalisasi atau restrukturisasi. Kalau revitalisasi itu tidak membuang seluruh pengurus lama, tapi memperbaiki sistem," kata Nurhadi saat di kantornya, Selasa (22/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya menilai DPD Partai Gerindra Jatim tidak menjalankan etika berpolitik yang baik. Sebab, dalam menjalankan roda organisasi yang baik harus diawali dengan komunikasi.
"Etika berpolitik seharusnya dijalankan dalam reorganisasi, bukan semaunya mereka. Ada praduga kami, ini adalah transaksional, kepentingan sepihak, bukan kepentingan organisasi, untuk kepentingan oknum-oknum," jelasnya.
Nurhadi mengakui sebelum terjadi pencopotan pengurus lama, sempat terdengar desas desus akan adanya perombakan pengurus. Bahkan untuk memperjelas informasi itu pihaknya bersama sejumlah ketua DPC yang lain sempat mendatangi langsung kantor DPD Gerindra Jatim. Namun hingga detik-detik penggantian pihaknya tetap tidak pernah diajak komunikasi.
"Di Gerindra belum ada munas, belum ada musda, belum ada muscab. Mengacu pada AD/ART partai yang menjadi roh partai, semuanya itu diputuskan secara musyawarah mufakat. Kalau sudah itu ada pembicaraan, hei DPC A ini mau ada pergantian, DPD memanggil, siapa kader-kader terbaik yang layak membesarkan partai. Harusnya begitu," imbuhnya.
Menurutnya, tidak adanya komunikasi itu bukan hanya terjadi di Trenggalek namun di seluruh wilayah Mataraman, termasuk Ngawi, Magetan hingga Tulungagung.
"DPD selaku atasan dari DPC, seharusnya melakukan koordinasi dengan DPC, tapi tidak dilakukan oleh kepemimpinan Anwar Sadad itu. Kepanjangan tangan dari DPD adalah kordapil, kordapil ini bermain sendiri di tingkat bawah," jelasnya.
Orang-orang yang dipilih untuk memimpin Gerindra di tingkat kabupaten tersebut, kata dia, sebagian justru bukan berasal dari kader sendiri, namun orang baru.
"Kalau kader-kader senior kami menerima, atau kader yang pernah mendapat diklat di Hambalang tidak masalah. Tapi kalau orang baru dan tidak tahu politik apalagi Gerindra, itu tahu jalan enggak, " jelasnya.
Nurhadi menegaskan pada dasarnya pihaknya tidak mempersoalkan adanya regenerasi kepemimpinan. Namun hal tersebut dijalankan secara baik. "Kalau prosedurnya benar, maka tidak ada masalah. Kami menyadari partai butuh penyegaran," ujarnya.
Disinggung potensi pengajuan gugatan, Nurhadi mengaku masih berkoordinasi dengan beberapa jajaran DPC lain. "Masih kami komunikasikan. Selain itu kami juga sudah kordinasi dengan DPP, informasinya akan ada evaluasi terkait hal itu," kata Nurhadi.
(fat/fat)
