.webp)
PBNU minta seluruh PWNU dan PCNU se Indonesia segera menghentikan sementara (moratorium) penerbitan Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu), termasuk di dalamnya Kartanu Elektronik (E-Kartanu).
Selain itu, PBNU juga minta seluruh PWNU dan PCNU menghentikan pelaksanaan Madrasah Kader NU (MKNU) dan Pendidikan Kader Penggerak NU (PKPNU).
"Meminta agar seluruh PWNU dan PCNU mengindahkan kebijakan moratorium kegiatan MKNU dan PKPNU serta pendaftaran dan penerbitan Kartanu termasuk di dalammya e-Kartanu," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kamis (17/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Gus Ipul ini sekaligus mempertegas surat PBNU sebelumnya yakni surat bernomor 219/C.I.34/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang isinya adalah pemberitahuan hasil rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah PBNU yang digelar pada 9 Maret 2022 di Kampus UNUSIA Parung, Bogor.
"PBNU akan terus memantau dan mencermati setiap dinamika yang terjadi di setiap wilayah dan cabang terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, tentu akan diproses sesuai ketentuan organisasi yang berlaku," kata Gus Ipul.
Sekadar diketahui, hasil rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada 9 Maret 2022 memutuskan untuk melakukan moratorium atau menangguhkan sementara pendaftaran atau penerbitan Kartanu dan E-Kartanu serta moratorium pelaksanaan PKPNU dan MKNU.
Moratorium inipun telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.
"PBNU saat ini sedang membentuk tim untuk mengaudit dan menyempurnakan Kartanu dan E-Kartanu. Juga telah dibentuk tim untuk menyempurnakan kurikulum dan menyatukan pelatihan PKPNU dan MKNU," pungkas Gus Ipul.
(iwd/iwd)
