Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dinilai layak maju sebagai Capres Pemilu 2024 mendatang. Track record Khofifah yang dinilai bersih dari korupsi, menjadi pertimbangan utama.
"Kita tahu, dibanding dengan Gubernur di Pulau Jawa lainnya, Ibu Khofifah ini paling bersih, dan jauh dari kasus korupsi. Saya rasa level beliau adalah Capres," kata Ainul Mutaqin, Direktur Eksekutif Lingkar Studi Demokrasi Indonesia (LiDI) dalam Diskusi Terpumpun Menakar Peran Khofifah di Surabaya, Kamis (24/2/2022).
Ainul menyebut, Khofifah lebih pantas sebagai Capres dibanding maju sebagai Cawapres. Hal itu juga didasari sejumlah kajian LiDI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Divisi Sosialisasi LiDI Satria Unggul Wicaksana menambahkan, Khofifah diuntungkan dengan tren yang menilai kepala daerah lebih diminati dalam Pilpres. "Ada tiga latar belakang calon presiden yang masuk dalam klasifikasi kami. Yakni kepala daerah, menteri dan ketua parpol. Di antara tiga latar belakang itu, kepaa daerah sedang menjadi tren saat ini," ujar Satria.
Satria mencontohkan Jokowi effect yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta berhasil memenangi kontestasi Pilpres RI pada 2014, hingga berlanjut pada Pemilu 2019.
"Kedua, kepala daerah memiliki kapabilitas menangani persoalan, karena kepala daerah selalu dihadapkan pada persoalan riil yang membutuhkan kebijakan yang bersifat dinamis dan strategis, ini menjadi kunci dalam mencapai suksesi kepemimpinan nasional dengan kompleksitas problematika yang jauh lebih berat. Ketiga, lebih dekat dengan akar rumput," katanya.
"Kepala daerah sangat berpotensi untuk memanfaatkan media sosial dengan gimmick dan narasi yang lebih diminati oleh masyarakat. Di samping itu, Jatim menempati urutan kedua pemilih terbanyam nasional. Faktor ini sangat penting," lanjut Satria yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Direktur Program LiDI Zaki Astofani menjelaskan, agenda diskusi terpumpun kali ini adalah bagian dari memberi masukan kepada Khofifah dari berbagai perspektif. Ulasan para pakar akan sangat berarti untuk menguji seberapa visioner gagasan dan tindakan yang selama ini telah dilakukan Khofifah dalam konteks kepemimpinan nasional.
Beberapa pakar lintas kampus yang hadir di antaranya adalah Prof Dr M Mas'ud Said, MM, PhD (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Malang), Dr Agus Mahfud Fauzi, MSi (Pakar Politik Universitas Negeri Surabaya), Dr Aribowo, MSi (Pakar Politik Universitas Airlangga), Ahmad Sholikin, MA (Pakar Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan), Satria Unggul Wicaksono, SH MH (Dir Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi UMSurabaya).
(fat/fat)