.webp)
PBNU tidak mendukung salah satu parpol atau calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu dilakukan sesuai keputusan Muktamar PBNU di Makassar. Namun mengizinkan warga NU bebas memilih partai politik pada Pemilu mendatang.
"Atas nama lembaga PBNU tidak boleh (Mendukung parpol atau calon). Tapi kalau atas nama pribadi bebas, boleh asal tanggung jawab," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Gedung Negara Grahadi, Kamis (17/2/2022).
Gus Yahya juga tidak mengizinkan pengurus PBNU maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, kecuali sudah mengundurkan diri. Namun, tambah dia, mengizinkan warga NU bebas memilih partai politik pada Pemilu mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai lembaga PBNU tidak akan membuat sikap. Tapi kalau secara pribadi, apakah itu saya, Pak Saifullah Yusuf, tanpa mengatasnamakan lembaga ya kita lihat nanti, wong tidak jelas siapa yang maju (Capres)," tambahnya.
"Yang jelas, pertama dari PBNU jangan sampai ada yang maju sebagai calon. Kedua calonnya siapa saja lihat saja nanti, nanti kan sebagaian besar calon yang muncul nanti mengatakan punya hubungan dengan NU. Warga NU bebas memlih. Jangan sampai ada keterlibatan institusional dari PBNU, kalau mau maju ya harus keluar dulu," lanjutnya.
Gus Yahya mengakui, di kepengurusan PBNU saat ini ada yang berasal dari aktivis partai politik. Menurutnya, dengan beragamnya aktivis partai di PBNU, membuat organisasi bisa menjaga jarak satu sama lain.
"Memang di PBNU, ada aktivis partai, ada aktivis Golkar, PDIP. Saya sendiri sebetulnya aktivis PKB walaupun bukan pengurus, dan ada aktivis dari partai lain juga supaya kita bisa kontrol. Kalai sampai ada, di antara PBNU ini jangan sampai membuat gesture NU mendukung salah satu partai. Supaya jarak kita setara satu sama lain," tandasnya.
Bahkan dirinya memanggil sejumlah PCNU di Jatim karena mendukung Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Menurut Gus Yahya, pengurus PCNU sudah terlibat politik praktis dan terlalu melampaui parameter.
"Kami PBNU memanggil cabang-cabang tersebut, untuk menjelaskan paramater dari keterlibatan NU dalam politik praktis. Nah apa yang sudah dilakukan cabang itu Banyuwangi, Sidoarjo, dan Bondowoso karena ada indikasi bahwa mereka melakukan keterlibatan politik melampaui batas-batas parameter yang diizinkan," ungkapnya.
Mereka, tambah dia, mengatasnamakan lembaga. Karena tempat kegiatan di kantor PCNU, lalu ada backdropnya disebutkan kegiatan PCNU, padahal isinya politik praktis.
"Lah ini yang saya tegur. Kemarin secara lisan, kalau masih dilakukan hal yang sama kami akan terbitkan surat peringatan tertulis. Karena ini sudah jadi keputusan-keputusan resmi mendasar dari PBNU," tandasnya.
(fat/fat)
