Soal IMB di Balik Kasus Pagar Beton Tutup Akses 6 Rumah di Malang

Muhammad Aminudin - detikJatim
Jumat, 28 Jan 2022 21:11 WIB
pagar beton tutup akses rumah warga di malang
Pagar beton yang dibongkar untuk akses warga (Foto: Muhammad Aminudin)
Malang -

Masalah pembangunan pagar beton perumahan di Dusun Karangwaru, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selesai dengan pembuatan akses jalan bagi warga.

Masalah yang ditimbulkan dengan pembangunan pagar beton mestinya bisa dihindari apabila warga maupun perumahan tertib mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Alhamdulillah, masalah sosial selesai. Dengan kesepakatan membuat dua titik akses jalan selesar 1,5 meter. Sekarang warga sekitar dengan warga perumahan bisa interaksi kembali," ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma kepada detikJatim, Jumat (28/1/2022).

"Mengapa ini terjadi, karena tidak kedisiplinan saja. Entah ketidakdisiplinan karena ketidaktahuan mereka tentang IMB kedua pihak (warga dan perumahan) ataukah memang belum ada mengajukan (pengurusan IMB)," sambungnya.

Khairul menambahkan, Seandainya pembangunan pagar beton dilengkapi dengan pengurusan IMB. Maka, DPKKPCK dapat memberikan nasihat atau rekomendasi untuk bahan pendirian pagar.

Jika tanpa disertai pengurusan IMB, seperti aturan yang ditetapkan bahwa semua bangunan harus ber-IMB. Maka akan terjadi persoalan sosial seperti saat ini.

"Tapi itu pengurusan di perizinan, maka kami akan memberikan advice jika perizinan kesulitan. Misalnya, karena berdekatan dengan pemukiman warga. Maka harus diberi akses jalan, material pagarnya seperti ini. Kan tidak terjadi seperti ini," imbuhnya.

Menurut Khairul, hal itu juga berlaku kepada enam warga yang mendirikan rumah berdekatan dengan perumahan. Karena semua warga negara berkewajiban sama di mata hukum.

"Dan kita harus berimbang, karena semua sama di mata hukum. Untuk warga mendirikan rumah ada IMB-nya tidak?. Bisa dicek di kecamatan, karena di bawah 100 meter persegi, pengurusan IMB di kecamatan," tuturnya.

"Kalau seadainya tidak IMB, dan mengurus. Maka kami akan memberikan advice juga. Jika rumah menghadap ke jalan perumahan. Maka syaratnya harus meminta izin kepada pengembang, boleh atau tidak mengakses ke perumahan. Jika disetujui, maka kami akan menyetujui. Tetapi kalau ditolak, maka posisi rumah menghadap harus diubah," sambungnya.

Khairul menegaskan aspek kemanusiaan harus dikedepankan dalam segala bentuk rencana pembangunan dan itu diatur dalam Undang-Undang Agraria.

"Aspek kemanusiaan harus dikedepankan, hak-haknya juga jelas sesuai Undang-Undang Agraria. Akan tetapi jika kedua pihak mengurus IMB dulu, maka tidak akan terjadi persoalan seperti sekarang," pungkasnya.

Seperti diberitakan, akses enam rumah warga di Dusun Karangwaru, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tertutup pagar beton perumahan. Muspika, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang, Satpol PP akhirnya turun untuk menyelesaikan.

Hasil kesepakatan, pihak perumahan diberikan waktu satu sampai dua minggu untuk membuat akses jalan selebar 1,5 meter di dua titik.



Simak Video "Menengok Rumah Warga Malang yang Aksesnya Tertutup Pagar Beton Perumahan"
[Gambas:Video 20detik]
(iwd/iwd)