Fraksi NasDem Minta Kemendes PDTT Alokasikan Dana Operasional Kades

Charolin Pebrianti - detikJatim
Jumat, 21 Jan 2022 12:46 WIB
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Sri Wahyuni
Foto: Istimewa (Dok Pribadi)
Ponorogo -

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Sri Wahyuni meminta Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengalokasikan 5 persen anggaran Dana Desa (DD) sebagai dana operasional Kepala Desa (Kades).

Sebab, menurut Yuni, alokasi ini penting untuk menunjang kinerja kades. Terutama guna menuntaskan berbagai program dari pusat. Kades perlu dana operasional supaya lebih efektif.

"Saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RPD) di Jakarta, Selasa (18/1) lalu. Saya tanyakan ke Kemendes PDTT, soal alokasi tersebut," tutur Yuni kepada detikjatim, Jumat (21/1/2022).

Yuni menambahkan dia sering mendapat pertanyaan dari para Kades di Dapilnya. Terkait alokasi anggaran 5 persen tersebut, sebab bisa menunjang tugas pokok dan fungsi kades.

"Apalagi masih Pandemi COVID-19, ekonomi belum sepenuhnya pulih," terang Yuni.

Menurutnya, Kemendes PDTT bisa memberikan program-program untuk desa dan bisa digarap dengan swakelola. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan.

Terkait rencana program kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2022, Yuni mengatakan, berkaca pada Permen Desa PDTT No.7 Tahun 2021, anggaran Dana Desa 2022 akan difokuskan untuk tiga prioritas.

Yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.

"Mengacu hal tersebut, saya minta kepada jajaran Eselon I Kemendes PDTT untuk membuat penjelasan teknis penerapan aturan tersebut pada program-program Tahun Anggaran 2022," imbuh Yuni.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengapresiasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT atas realisasi program bantuan permodalan untuk lima BUMDes di dapilnya.

"Untuk tahun 2022 anggaran untuk bantuan permodalan BUMDes direncanakan turun menjadi Rp 50 juta, tapi saya harapkan anggaran program ini bisa tetap dipertahankan seperti tahun 2021 yang terealisasi Rp 75 juta per-BUMDes. Program ini sangat membantu peningkatan perekonomian desa," papar Yuni.

Pada TA 2021, Sri Wahyuni memperjuangkan aspirasi untuk lima BUMDes di Kabupaten Ponorogo mendapatkan bantuan permodalan. Kelima BUMDes tersebut yaitu BUMDes Mitra Mandiri, BUMDes Binakarya, BUMDes Putra Mandiri, BUMDes Hargo Mulyo, dan BUMDes Sooko Makmur.

Ia juga mengapresiasi Ditjen Pengembangan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT atas realisasi program desa wisata. Sebelumnya, Sri berhasil memperjuangkan Desa Gondowido, Ngebel, Ponorogo untuk mendapatkan bantuan pengembangan desa wisata.

Hasilnya, di desa tersebut kini tengah dibangun objek wisata baru yaitu Ngambang Tirto Kencono. Menurutnya, bantuan KemenDes PDTT tersebut akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Desa Gondowido.

"Dengan bantuan tersebut secara tidak langsung juga bermanfaat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, karena saat ini semakin banyak masyarakat yang membuka usaha di Desa Gondowido untuk menunjang pariwisata," pungkas Yuni.



Simak Video "Karier Cemerlang Anak Ojol di Organisasi Kesehatan Dunia"
[Gambas:Video 20detik]
(fat/fat)