Jokowi Ingin Arsitek Pimpin Nusantara, Ridwan Kamil: Nggak Ada Nama Saya Disebut

Andhika Dwi Saputra - detikJatim
Kamis, 20 Jan 2022 19:44 WIB
ridwan kamil
Ridwan Kamil di Ponpes Lirboyo (Foto: Andhika Dwi Saputra)
Kediri -

Presiden Jokowi mengungkap kriteria calon pemimpin ibu kota bernama Nusantara adalah sosok yang pernah memimpin daerah dan punya background arsitek. Untuk kriteria itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) disebut adalah salah satu sosok yang dimaksud oleh Jokowi.

Apa respons RK terhadap anggapan tersebut?

"Itu nggak ada nama saya disebut," ujar RK kepada wartawan usai melakukan dan memberikan bantuan kepada Ponpes Lirboyo Kediri, Kamis (20/1/2022).

Untuk kriteria yang dimaksud Jokowi, RK mengatakan ada banyak sosok atau tokoh yang juga berlatar arsitek, tidak hanya dia saja. RK menyebut nama Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga ber-background arsitek.

"Kan ada Wali Kota Makassar dan Bu Risma, kan juga mantan kepala daerah yang arsitek. Jadi belum clear arahnya ke mana, jadi saya belum bisa komen," kata RK.

Wacana soal kepala otorita ibu kota negara (IKN) mencuat seiring pengesahan Undang-Undang IKN. Presiden Jokowi mengungkap kriteria calon pemimpin ibu kota yang bernama Nusantara itu.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Jawaban Jokowi membuat peserta pertemuan berasumsi ke sosok kepala daerah tingkat I berlatar belakang arsitek yang merupakan orang Sunda. Namun saat ditanya lebih jauh, Jokowi hanya tersenyum.

Sebelumnya, ada pemerhati politik Wasisto Raharjo Jati yang menilai sosok yang dimaksud Jokowi adalah Ridwan Kamil (RK). Menurutnya, Jokowi sedang mempersiapkan RK untuk maju ke 2024.

"Saya pikir arah yang dimaksud Presiden itu adalah Ridwan Kamil, karena RK sendiri juga berlatar belakang akademis dari jurusan arsitektur dan memang praktisi dalam arsitek," kata Staf Peneliti di Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) itu.

Presiden Jokowi punya waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, nama resmi pemimpin Nusantara yang dimaksud. Ini sudah termaktub dalam UU IKN yang sudah disahkan DPR.

"Untuk di tahun pertama ini, kita tidak mengharuskan presiden untuk berkonsultasi pada DPR karena di dalam undang-undang itu ditetapkan harus dua bulan ini harus ada kepala otorita," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1) lalu.



Simak Video "Diisukan Jadi Calon Pemimpin Nusantara, Ridwan Kamil: Belum Ada Komunikasi"
[Gambas:Video 20detik]
(iwd/iwd)