.webp)
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus Deden Mochammad Idhani menjelaskan jika sebelumnya program subsidi tepat baru diterapkan di 11 kota/kabupaten di Indonesia, saat ini telah diperluas menjadi 34 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Di Jawa Timur, uji coba tahap pertama diberlakukan di Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kabupaten Lumajang. Karena animo masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya dalam uji coba full cycle, untuk tahap kedua ada penambahan lima kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Mojokerto.
"Total ada delapan kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan subsidi tepat secara menyeluruh untuk produk solar subsidi," jelas Deden dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3/2023).
Uji coba kedua sebenarnya sudah dimulai sejak 26 Desember 2022. Namun, kata Deden, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih terus dilakukan. Masyarakat pun diimbau untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.
"Pertamina menyediakan help desk atau booth untuk memudahkan masyarakat yang ingin dibantu untuk mendaftar," terang Deden.
Deden menyampaikan help desk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berada di jalur terpisah sehingga tidak mengganggu antrian masyarakat yang akan membeli BBM. Pertamina pun telah menyiagakan petugas di 1.300 booth pendaftaran yang bisa membantu masyarakat untuk melengkapi data dan dokumen di website. Ia menegaskan satu QR Code berlaku untuk satu kendaraan.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan, distribusi BBM memang harus dikendalikan. Apalagi harga BBM murah kini hanya sekadar mitos.Sebab, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat pemerintah Indonesia harus mengimpor minyak mentah maupun BBM.
"Pemerintah perlu mengendalikan harga jual demi menjaga daya beli masyarakat," sebut Saleh.
Untuk solar, pemerintah telah memberikan subsidi dan kompensasi. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp 1.000 untuk setiap liter solar yang dijual dengan harga Rp 6.800.
"Pemerintah masih membayar lagi ke Pertamina, selisih atau gap dari 6.800 harga jualnya. Nah, harga keekonomiannya lebih dari itu. Selisihnya itu dibayarkan ke Pertamina. Begitu juga dengan pertalite, harganya ditentukan pemerintah," papar Saleh.
Untuk itulah, lanjut Saleh, pemerintah berupaya mengendalikan distribusi BBM, terutama BBM bersubsidi. Ia menjabarkan ada tiga kriteria BBM bersubsidi, yaitu pengaturan volume subsidi, pengaturan harga, dan pengaturan konsumen. Untuk konsumen BBM bersubsidi masing-masing adalah sektor transportasi, perikanan, UMKM, dan sebagainya.
"Harga keekonomian itu misalnya Solar Rp17.650, tetapi dijual dengan harga Rp6.800," jelas Saleh.
Berdasarkan Survei KedaiKOPI, 74,9% masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Indonesia berpendapat Pertamina telah menyediakan BBM dengan harga yang terjangkau. Pertamina menjadi pilihan utama mayoritas informan, terutama dari kelas bawah. Mereka menilai, ini adalah salah satu wujud tanggung jawab Pertamina sebagai BUMN. KedaiKOPI melaksanakan survei secara tatap muka menggunakan multistage random sampling terhadap 2.400 pengendara bermotor (MoE 2.04%) di 34 Provinsi pada 28 Nov-13 Desember 2022. (adv/adv)
