Jawab Luthfi Ditanya Pilih Rakyat atau Pemerintah Pusat

Pilkada Jawa Tengah

Kenali Kandidat

Jawab Luthfi Ditanya Pilih Rakyat atau Pemerintah Pusat

Arina Zulfa Ul Haq - detikJateng
Rabu, 27 Nov 2024 21:54 WIB
Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, di Posko Pemenangan, Kecamatan Semarang Tengah, Rabu (27/11/2024).
Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, di Posko Pemenangan, Kecamatan Semarang Tengah, Rabu (27/11/2024). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng
Semarang -

Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 02, Ahmad Luthfi, berpendapat soal hal-hal yang harus dimiliki pemimpin. Ia menyebut pemimpin bukan ndoro (raja).

Hal itu bermula saat dirinya ditanya jika menjadi Gubernur Jateng nantinya bersama wakilnya, Taj Yasin Maimoen dan terdapat proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat kecil, mana yang akan ia bela. Rakyat atau pemerintah pusat.

"Pemerintah umumnya berkonflik dengan masyarakat, dengan rakyat Jateng terkait proyek strategis nasional. Apabila nanti Pak Luthfi dapat perintah dari pemerintah pusat kemudian ada proyek strategis nasional yang berkaitan dengan rakyat Jateng dan kemudian itu ditentang banyak rakyat Jateng, mana yang akan bapak pilih, rakyat Jateng atau pemerintah pusat?" tanya salah satu jurnalis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat, pimpinan itu bukan ndoro. Harus tahu tentang kehendak masyarakat," jawab Luthfi di Posko Pemenangan, Kecamatan Semarang Tengah, Rabu (27/11/2024).

Ia mengatakan, komunikasi antara masyarakat harus terbangun dengan baik. Salah satunya dengan mengusung konsep bahwa Rumah Gubernur juga rumah rakyat, agar komunikasi bisa terbangun dengan baik.

ADVERTISEMENT

"Misalnya rumah gubernur adalah rumah masyarakat, hari tertentu kita lakukan komunikasi, dengan demikian tidak ada lagi sekat antara seorang pemimpin," jelasnya.

Ia yakin jika komunikasi bisa terbangun dengan masyarakat serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi bisa terbuka dan menjadi jembatan bagi keduanya, maka gejolak antara pemerintah pusat dan masyarakat bisa diminimalisir.

"Saya yakin masyarakat kita dewasa apabila pimpinan kita mampu menjembatani keduanya. Karena fungsi pimpinan itulah yang akan kita lakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa permasalahan," tuturnya.




(apu/rih)

Agenda Pilkada 2024

Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2024
22 September 2024
Penetapan Pasangan Calon
25 September 2024- 23 November 2024
Pelaksanaan Kampanye
27 November 2024
Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024 - 16 Desember 2024
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Hide Ads