Pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa-Hendrar Prihadi batal menggelar kampanye akbar. Keduanya akan lebih fokus berkampanye menyasar lebih banyak daerah.
Hal ini dikatakan Cawagub Jateng Hendrar Prihadi atau Hendi. Ia mengatakan, tak akan menggelar kampanye akbar agar bisa berkampanye secara lebih merata di semua wilayah.
"Saya tidak paham secara teknis, tapi yang saya tangkap dalam kebijakan itu (tidak kampanye akbar) adalah supaya muncul aktivitas yang lebih rata di tiap dapil," kata Hendi kepada awak media di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Senin (18/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, alih-alih melakukan kampanye akbar, paslon nomor urut 1 tersebut lebih memilih melakukan aktivitas lainnya seperti bakti sosial yang dinilai dapat menarik partisipasi masyarakat.
"Keterlibatan masyarakatnya juga lebih aktif dengan bakti sosial dan juga membuat wilayah tidak terganggu dengan kemacetan," jelasnya.
Seperti diketahui, Jateng merupakan provinsi dengan 35 kabupaten/kota yang terbagi dalam 15 dapil. Hendi mengatakan, beberapa tokoh elite partai pun akan hadir dalam kampanye nantinya, meski ia tak bisa menyebut secara pasti siapa saja nama tokoh tersebut.
"Pengurus pusat kan ada beberapa yang di legislatif DPR RI, mereka punya dapil juga, Puan kan punya dapil juga. Jadi insyaallah mereka juga siap hadir," jelasnya.
Kabar paslon 1 batal menggelar kampanye akbar dibenarkan Ketua Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jateng, Akmaliyah.
Ia mengungkapkan, awalnya Andika-Hendi memang dijadwalkan menggelar kampanye akbar dalam rapat umum pada 23 November mendatang. Akan tetapi rencana itu kemudian batal dilakukan.
"Iya (batal), kemarin LO (liaison officer) kontak saya, yang kemungkinan paslon nomor 1 tidak ambil kampanye rapat umum," jelas Akmaliyah saat dihubungi detikJateng.
Ia menuturkan, hal tersebut tak jadi masalah. Sah saja bagi salah satu paslon untuk tidak menggelar kampanye rapat umum atau kampanye akbar.
"Boleh diambil boleh tidak untuk kampanye rapat umum," terangnya.
(apl/apl)