.webp)
KPU Jawa Tengah mempersiapkan tim untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pembukaan pendaftaran akan Selasa (27/8) mulai pukul 08.00 WIB.
Komisioner KPU Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, mengatakan tim yang disiapkan yaitu tim penerima hingga pemeriksaan dokumen. KPU juga mempersiapkan layout untuk ruangan di kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Kota Semarang.
"Kami sudah mempersiapkan tim penerima dan layout sudah kami siapkan hari ini, finalisasi jam 08.00 WIB kami tadi ada rapat bersama seluruh sekretariat untuk mempersiapkan petugas alur dan ruang yang kita siapkan," kata Paulus usai Apel Operasi Mantap Praja Candi di Kodam IV / Diponegoro, Senin (26/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu untuk tim pemeriksaan dokumen, juga sudah kita siapkan internal dan nanti untuk pemeriksaan berkas bersama stakeholder lain sudah beberapa kali rapat termasuk dengan dinas pendidikan untuk ijazah, Kemenag lalu juga kantor pemerintahan dan instansi lain seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian," imbuhnya.
Baca juga: PDIP Belum Umumkan Calon di Pilkada Solo |
Pendaftaran cagub dan cawagub akan dilakukan tiga hari yaitu Selasa-Kamis (27-29/8). Namun hingga siang ini belum ada pihak yang memberikan pemberitahuan untuk mendaftar.
"Pagi mulai pukul 08.00 WIB-16.00 WIB tanggal 27 dan 28, tanggal 29 mulai pukul 08.00 WIB-23.59 WIB hari terakhir," jelas Paulus,
Paulus juga mengatakan terkait proses tes kesehatan para bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan di RSUP dr. Kariadi Kota Semarang. Kemungkinan akan digelar akhir bulan ini.
"Nanti pemeriksaan kesehatan dipastikan besok akan dilaksanakan di RS dr Kariadi Semarang yang akan dimulai mungkin tanggal 30 untuk pemeriksaan kesehatan," katanya.
Sementara itu dalam Apel Mantap Praja Candi, pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan sebanyak 24.340 personil Polri, 3.100 Personel TNI dan 113.622 personel Sat Linmas dibantu oleh 5.952 anggota Satpol PP baik dari Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dikerahkan untuk pengamanan Pilkada.
"Potensi bencana alam agar diantisipasi agar tidak terjadi pemilu susulan maupun juga kerawanan pengerahan massa dan penyebaran berita hoax yang dapat memprovokasi masyarakat," kata Nana dalam keterangannya.
(apl/aku)
