.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat dari desa.
Hal itu disampaikan Zulhas saat kunjungan kerja di Kabupaten Batang hari ini, usai meninjau langsung pelaksanaan program di sejumlah sekolah menengah atas (SMA). Ia menyebut, asupan gizi anak dapat diukur dampaknya terhadap kemampuan belajar, bahkan menjadi indikator kualitas daerah.
"Kita sudah bisa membedakan kualitas antarsekolah. Nanti juga bisa terlihat perbedaan kemampuan anak antar-kabupaten dan provinsi. Itu bisa diukur dari asupan gizinya," ujarnya di Batang, Jumat (30/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kebijakan pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disusun berbasis riset ilmiah. Ia menekankan makanan bergizi merupakan fondasi utama pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
"Asupan yang baik membuat pertumbuhan tubuh dan otak sempurna, sehingga lahir kecerdasan. Yang menentukan masa depan bangsa itu manusia, bukan sekadar sumber daya alam," kata dia.
82,9 Juta Penerima Manfaat
Zulhas mengungkapkan tahun ini program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Skala kebutuhan pangan yang besar ini, menurutnya, akan menciptakan dampak ekonomi luas.
"Kalau satu anak makan satu telur sehari, berarti kita butuh 82,9 juta butir telur per hari. Sayur 82,9 juta mangkuk per hari. Buah juga sama. Bayangkan dampak ekonominya," jelasnya.
Ia menyebut dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk aktif mengawasi pelaksanaan program di lapangan, minimal tiga hari dalam sepekan.
Selain MBG, pemerintah juga mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai tulang punggung distribusi dan penggerak ekonomi lokal. Targetnya, 80 ribu koperasi dibangun di seluruh Indonesia.
"Insyaallah bulan Mei ini 30 ribu sudah jadi. Kopdes akan menyuplai kebutuhan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan menampung hasil UMKM serta pertanian," ujarnya.
Kopdes akan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti truk, mobil pikap, bentor, cold storage, agen sembako, LPG, pupuk, serta menjadi saluran distribusi bantuan pemerintah. Luas bangunan koperasi disebut mencapai sekitar 1 ribu meter persegi, lebih besar dari ritel modern pada umumnya.
Zulhas juga menyoroti peran TNI dalam percepatan pembangunan koperasi tersebut. "Tanpa TNI sulit membangun 30 ribu Kopdes serentak," katanya.
Di sektor protein, pemerintah masih menilai produksi ikan belum mencukupi. Untuk itu, akan dibangun kampung nelayan dan tambak ikan secara masif, termasuk di Jawa Tengah.
"Tahun ini akan dibangun 2 ribu kampung nelayan dan 20 ribu hektare tambak ikan, agar kebutuhan ikan terpenuhi dan kita tidak impor lagi," ujarnya.
Zulhas menyebut rangkaian kebijakan ini sebagai bagian dari konsep Ekonomi Pancasila, yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Ia juga mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk GP Ansor dan Nahdlatul Ulama (NU), untuk terlibat aktif menyukseskan gerakan ekonomi rakyat tersebut.
"Kalau ekonomi rakyat bergerak, Indonesia kuat. Keberhasilan program ini tergantung kita semua," pungkasnya.
