.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menuai pujian dari Komisi VIII DPR RI atas penanganan cepat bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Langkah cepat Pemprov Jateng pun mendapat apresiasi dari warga terdampak bencana.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, saat melaksanakan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jateng, di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (22/1/2026).
"Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah. Mereka menyampaikan apresiasi karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep," ujar Atalia seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Atalia turut mendorong adanya penguatan kesiapsiagaan dan pengarusutamaan semangat tangguh bencana di tengah masyarakat.
"Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka semangat tangguh bencana harus terus digaungkan," tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Atalia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid menyalurkan bantuan senilai Rp1,9 miliar. Adapun bantuan yang diberikan berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di Jateng.
Bantuan berupa satu unit mobil rescue senilai Rp 695 juta diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada BPBD Jateng. Bantuan itu berikan untuk menunjang operasional penanggulangan bencana.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi perhatian dan dukungan Komisi VIII DPR RI serta pemerintah pusat terhadap kebencanaan di Jateng.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan," ujar Taj Yasin.
Taj Yasin menerangkan, risiko bencana di Jateng masuk kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana, baik hidrologi, geologi, maupun nonalam. Lantaran kondisi itu, Jateng kerap disebut sebagai "mal kebencanaan".
Pemprov Jateng pun terus menambah anggaran penanggulangan dalam tiga tahun terakhir dari Rp 18,4 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan pada tahun 2026 mencapai Rp 20,4 miliar. Meski begitu, TaJ Yasin menilai anggaran tersebut belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Seperti halnya, kata Taj Yasin, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur.
Berdasarkan catatan BPBD Jateng, terjadi setidaknya 30 bencana pada periode 1-18 Januari 2026, dengan rincian 16 banjir, enam tanah longsor, tujuh cuaca ekstrem, dan satu kebakaran.
(afn/alg)
