.webp)
Dalam sambutannya, Ganjar memaparkan sejumlah pelayanan pemerintah untuk masyarakat di Jateng. Salah satunya mal pelayanan publik (MPP) yang telah berjumlah 28 di seluruh Jateng. Dengan jumlah ini, Jateng menjadi daerah dengan MPP terbanyak se-Indonesia.
"Lemhanas ingin melihat potensi yang ada di Jawa Tengah, potensinya seperti apa, public service-nya seperti apa. Jadi lebih pada general dan mereka mengaitkan relasi antara pemerintah dengan rakyat dan bagaimana rakyat betul-betul bisa terwakili," ujar Ganjar dalam keteranganya, Selasa (28/3/2023).
Ganjar mengingatkan relasi antara pemerintah dengan warga harus berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah penyampaian aspirasi dan memperbaiki kualitas pemerintahan suatu daerah.
Oleh karena itu, Ganjar mengatakan terus melakukan peningkatan pelayanan bersama jajarannya, baik di Pemprov Jateng maupun Pemda dan Pemkab. Adapun upaya yang dilakukan, antara lain melalui program e-governance untuk mencegah tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Pihaknya juga menghadirkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat dalam sistem birokrasi di Jawa Tengah.
"Saya sampaikan soal digitalisasi sistem pemerintahan, pencegahan korupsi di pemerintahan, pelayanan mudah murah dan cepat," jelasnya.
"Dan bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi dengan aplikasi, dengan mengundang mereka, sampai melakukan improvement dari sistem yang pernah berjalan, tapi tidak efektif," imbuh Ganjar.
Ganjar berharap peserta SSDN Lemhannas RI Tahun 2023 nantinya dapat menyerap seluruh potensi di Jawa Tengah agar dapat dijadikan rekomendasi pengambilan kebijakan dan regulasi.
"Mudah-mudahan nanti memunculkan pemikiran-pemikiran bagaimana satu konsep, sistem bisa berjalan dengan baik dan kemudian diterapkan di banyak tempat di Indonesia," pungkas Ganjar.
(ega/ega)
