.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan ada 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan. Selain Bupati Fadia Arafiq, OTT itu juga menciduk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.
"Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut, ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan dilansir detikNews, Selasa (3/3/2026).
Budi melanjutkan, selain Yulian dan Fadia, OTT itu menyeret sejumlah pihak swasta. Salah satunya adalah rumah sakit yang ada di Pekalongan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Termasuk juga pihak-pihak yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa itu, artinya dari dinas. Juga ada Sekda, ada juga dari rumah sakit ya," ujarnya.
Budi menjelaskan pihaknya akan memeriksa 11 orang tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan KPK.
"Ya tentu nanti akan dilakukan pemeriksaan karena memang keterangan dari setiap pihak yang diamankan dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah dikumpulkan dalam tahap penyelidikan tertutup ini," katanya.
Budi mengimbau semua pihak memberikan keterangan secara kooperatif. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar penanganan kasus lebih efektif.
"KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini untuk bisa kooperatif memberikan keterangan, sehingga penanganan perkara ini juga menjadi efektif," katanya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu yang ikut terjaring OTT adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata Budi kepada wartawan saat diminta keterangan, Selasa (3/3).
OTT ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan. KPK menduga ada kongkalikong dalam pengadaan di Pemkab Pekalongan.
Pihak yang kena OTT masih berstatus terperiksa. KPK akan mengumumkan status hukum mereka dalam konferensi pers resmi.
