.webp)
Proyek pemeliharaan berkala Jalan Pandanaran Boyolali, dari Susu Tumpah sampai Taman Pandan Alas, batal dilaksanakan. Efisiensi anggaran menjadi salah satu alasan penundaan proyek dengan pagu anggaran Rp 7,5 miliar tersebut.
Bupati Boyolali, Agus Irawan, saat dikonfirmasi membenarkan soal dibatalkannya proyek tersebut.
"Iya, kemarin kan kita juga koordinasi dengan Pak Sekda dan juga jajaran semuanya. Kita melihat situasi keuangan kita, kita juga melihat situasi infrastruktur yang ada di daerah-daerah ataupun di desa-desa," kata Agus, Jumat (10/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengemukakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan jajarannya untuk menentukan penggunaan anggaran Rp 7,5 miliar yang tidak jadi dipakai untuk pemeliharaan berkala Jalan Pandanaran Boyolali.
"Ini masih kita koordinasikan dengan Pak Sekda dengan jajaran kedinasan terkait," ujar dia.
Agus tidak menampik bahwa pembatalan proyek pemeliharaan berkala Jalan Pandanaran Boyolali karena dampak efisiensi anggaran.
"Pastinya kan gitu. Jadi karena efek efisiensi, kita agak kesulitan di infrastrukturnya, pembenahan di infrastruktur. Makanya nanti kita akan melihat atau kita akan cek lagi dari anggaran kita. Kalau memungkinkan nanti Insyaallah di tahun ini kita akan konsentrasi di infrastruktur dulu," jelasnya.
Asisten II Setda Boyolali Ahmad Gojali juga menyampaikan bahwa proyek perbaikan jalan dari Susu Murni hingga Taman Pandan Alas, yang anggarannya sudah dipatok di APBD 2026, batal dilaksanakan.
"Iya kemarin kita ada informasi, ada surat dari DPUPR untuk kegiatan yang Jalan Pandanaran itu mengajukan ke TAPD untuk dipending pelaksanaannya. Mungkin nanti akan diarahkan untuk kegiatan di ruas jalan yang lain. Tidak jadi tahun ini (dilaksanakan)," kata Gojali.
Kabid Bina Marga DPUPR Boyolali, Joko Prasetyo, menjelaskan penundaan kegiatan pemeliharaan berkala Jalan Pandanaran ruas Susu Tumpah - Taman Pandan Alas karena ada penyesuaian prioritas penanganan infrastruktur jalan.
Ruas yang direncanakan ditangani dari Susu Tumpah - Taman Pandan Alas sepanjang kurang lebih 300 meter. Sehingga dampaknya terhadap peningkatan kemantapan jalan Kabupaten secara keseluruhan relatif kecil.
"Saat ini anggaran DPUPR juga terimbas dengan efisiensi, sehingga lebih memprioritaskan ruas jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan yang lebih tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih mendesak," kata Joko.
DPUPR sudah mengirim surat ke TAPD Boyolali terkait anggaran Rp 7,5 miliar tersebut. Anggaran itu direncanakan dialihkan untuk penanganan ruas jalan yang menjadi prioritas berdasarkan kondisi jalan di daerah Sawit dan Cepogo.
Pengalihan anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui peningkatan kemantapan jalan. Sehingga memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Boyolali.
(dil/afn)
