Paku Buwono XIV Purbaya dan Paku Buwono XIV Mangkubumi menggelar Sekaten di bersamaan di Alun-alun Selatan dan Utara. Penyelenggaraan Sekaten ini jadi polemik bahkan akan dibawa ke ranah hukum.
Sekaten di Alun-alun Selatan sudah digelar sejak 25 Juli 2026 lalu. Sedangkan di Alun-alun Utara baru akan dibuka pada 2 Agustus dan sekarang masih persiapan pemasangan wahana.
"Kalau yang di selatan itu izinnya setahu saya mulai 25 Juli sampai awal September, tanggal 5 apa 8 September gitu," kata Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay saat dihubungi detikJateng, Senin (27/7/2026).
Dia menjelaskan, pihaknya bermaksud menggelar Sekaten di Alun-alun Selatan dan Utara namun tidak dibolehkan oleh Lembaga Dewan Adat (LDA). Dia menyebut, alasannya karena Alun-alun Utara merupakan jalur hijau.
"Kan sebenarnya, izinnya dari Sinuhun Pakubuwono XIII itu kan si penyelenggara itu kan Alun-alun Selatan dan Utara. Nah, tapi kan utaranya terus dijelek-jeleki sama LDA itu, tahun kemarin Pakubuwono XIII itu kan memberikan izin pada Diana Ria untuk memakai Alun-alun Utara dan Selatan," bebernya.
"Kemudian Alun-alun Utaranya dikatakan oleh Kanjeng Wira dan Gusti Moeng bahwa itu tidak bisa dipakai karena sebagai jalur hijau, ruang terbuka hijau," sambungnya.
Maka dia kini mempertanyakan kenapa justru ada Sekaten di Alun-alun Utara tahun ini.
"Jadi karena kemarin ada kata-kata tidak boleh digunakan itu dari yang tahun lalu lho. Nah itu yang membuat kita sebenarnya akhirnya protes gitu lho. Kenapa kok kemarin tahun lalu kamu ngomong kayak gitu kok sekarang kamu pergunakan gitu lho," katanya.
Siap Proses Hukum
Sementara itu Pengageng Paran Parakarsa, KPAA Nur Wijaya atau akrab disapa Kanjeng Dany, meminta agar wahana di Alun-alun Utara dibongkar atau bakal diproses hukum.
"Pihak-pihak yang memakai kawasan Keraton, khususnya kawasan Alun-alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang berusaha memasang alat atau perlengkapan atau apa pun untuk menghentikan," kata Kanjeng Dany dihubungi detikJateng, Minggu (26/7/2026).
Dia juga menegaskan siap untuk mengambil langkah hukum. Dany menyebut sudah ada laporan yang sedang diproses di Polresta Solo terkait kasus serupa dengan nomor STB 693/VIII/2024/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2024.
"Kami akan bertindak tegas sesuai dengan tata aturan, tata koridor aturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku di Republik Indonesia kalau imbauan kami ini tidak diindahkan," terangnya.
Respons LDA
Merespons soal upaya ke ranah hukum, Ketua Eksekutif LDA, KPH Edy Wirabhumi, menanggapinya dengan santai. Menurutnya, persoalan penggunaan Alun-alun Utara memang sebaiknya dibawa ke jalur hukum.
"Saya rasa ke sana akan lebih baiklah gitu ya," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (27/7/2026).
Dia menyebut akan tetap berkepala dingin untuk menanggapi hal tersebut. Edy juga menyebut soal perizinan dia sudah ada izin dari PB XIV Mangkubumi.
"Ya, karena kan kita juga ada izin (sekaten di Alun-alun) tersendiri dari Raja (PB XIV Mangkubumi) kami ya. Jadi menurut saya itu tidak perlu ditanggapi," pungkasnya.
Kata Wali Kota Solo soal Perizinan
Wali Kota Solo, Respati Ardi mengaku tidak masalah dengan adanya dua Sekaten baik di Alun-alun Selatan maupun Utara.
"Ya begitu lah ya. Intinya mendukung semuanya atau gimana? Ya begitu lah, yang penting bermanfaat buat masyarakat," ujar Respati saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (27/7/2026).
Meski demikian dia berharap penyelenggara tetap tertib administrasi. Saat ditanya mengenai status perizinan kedua belah pihak, Respati membeberkan bahwa pihak penyelenggara di Alun-alun Selatan sudah menunjukkan iktikad baik dengan menyelesaikan prosedur birokrasi.
"Sudah-sudah (melengkapi izin). Yang Selatan sudah, dari kecamatan dan lain-lain sudah semua. Sudah koordinasi dengan Pemkot, yang Selatan," jelas Respati.
"(Yang Utara belum ya, Mas?) Ya nanti kita lihat, kita cek dulu di lokasi," imbuhnya.
Simak Video "Video: Konflik Pakubuwono XIV Kembali Memuncak, Sekaten jadi Masalah!"
(alg/apl)