.webp)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp 90,31 miliar atau 44,19 persen dari target Rp 204,38 miliar. Capaian tersebut dinilai menunjukkan tren positif, karena sejumlah pos pendapatan telah melampaui target semester pertama tahun ini.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Rembang, Drupodo, mengatakan realisasi pajak daerah secara keseluruhan telah mencapai 44,20 persen hingga akhir Juni 2026.
"Realisasi PAD sampai dengan 30 Juni 2026 sudah 44,19 persen. Ini baik dari pajak daerah 44,20 persen. Bagi hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 62,01 persen, lain-lain PAD yang sah 24,44 persen, dan hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar 82,55 persen," kata Drupodo kepada detikJateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut capaian tersebut menunjukkan tren yang baik. Bahkan, beberapa jenis pendapatan sudah melampaui target yang ditetapkan untuk semester pertama.
"Capaian ini secara tren positif, karena ada yang sudah melebihi 50 persen. Misalnya Pajak MBLB sudah 59,53 persen. Artinya pajak MBLB ini sudah melampaui target semester I 2026. Kemudian BPHTB juga sudah 51,55 persen," ujarnya.
Selain itu, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan telah terealisasi sebesar 62,01 persen. Sementara hasil pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan menjadi komponen dengan capaian tertinggi, yakni 82,55 persen.
Berdasarkan data BPPKAD, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai Rp 14,97 miliar dari target Rp 25,14 miliar atau 59,53 persen. Adapun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah terealisasi Rp 9,28 miliar dari target Rp 18 miliar atau 51,55 persen.
Kemudian, realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencapai 48,20 persen atau Rp 23,09 miliar dari target Rp 44,87 miliar, opsen PKB dan opsen BBNKB 46,33 persen yakni Rp 25,05 miliar dari target Rp 54,09 miliar, pajak reklame 45,52 persen atau Rp 501 juta dari target Rp 1,24 miliar.
Lalu ada pajak air tanah terealisasi 45,93 persen atau Rp 453 juta dari target sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih terealisasi 16,72 persen Rp 5,85 miliar dari target Rp 35 miliar dan pajak sarang burung walet sebesar 15,83 persen atau sebesar Rp 950 ribu dari target Rp 6 juta.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Rembang yang membidangi ekonomi dan keuangan, Nasirudin, mengapresiasi capaian tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri karena masih ada satu semester yang harus dilalui.
"Sudah on progres, beberapa sudah terlampaui. Kita apresiasi teman-teman BPPKAD. Namun kita jangan kemudian berpuas diri. Dengan kondisi ekonomi yang seperti saat ini, ini kan masih ada semester selanjutnya. Kita harus bisa menjaga progres ini sampai akhir tahun," kata Nasirudin.
Ia berharap realisasi PAD tidak hanya berhenti pada capaian semester pertama, tetapi mampu melampaui target pada akhir tahun anggaran.
"Kita melihat tidak sebatas progres di semester pertama. Siapa tahu kita bisa melampaui target pos-pos perpajakan itu semua. Kemungkinan biasanya nanti akan ada pelonjakan pembayaran pada Agustus sampai November 2026," ujarnya.
Nasirudin juga menyebut realisasi retribusi sektor perikanan menunjukkan perkembangan yang baik. Berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Perikanan, capaian retribusi dinilai telah berada di atas target semester pertama.
"Retribusi sektor perikanan juga sudah on target, trennya positif. Kita masih optimis. Terakhir kita rapat sama Dinas Perikanan sudah on progres, sudah melampaui target," katanya.
Meski demikian, ia menilai kontribusi dividen dari badan usaha milik daerah (BUMD) masih perlu ditingkatkan, terutama dari sektor nonkeuangan.
"Dividen BUMD belum begitu signifikan. Kalau yang dari jasa keuangan kita masih dapat, yang minim itu di bidang nonkeuangan. Dari PDAM tahun ini kemungkinan kita akan dapat sekitar Rp 600 juta sampai Rp 800 juta. Harapan kami ya bisa lebih," pungkasnya.
Pemkab Rembang optimistis realisasi PAD akan terus meningkat pada semester kedua, seiring optimalisasi pemungutan pajak dan pendapatan daerah lainnya hingga tahun anggaran 2026 selesai.
