.webp)
Setelah sederet 'gebrakan', mulai dari penangkapan presiden Venezuela hingga keinginan 'pencaplokan' Greenland, Presiden Donald Trump kembali menggegerkan jagat internasional dengan mendirikan Dewan Perdamaian alias Board of Peace. Badan ini pertama kali diumumkan pada September 2025 lalu.
Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X @Kemlu_RI.
"Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, dikutip pada Kamis (22/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bergabungnya Indonesia menuai pro kontra dari netizen. Politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia dipertanyakan. Di sisi lain, ada juga yang mendukung kebijakan ini.
Terlepas dari sentimen masyarakat, sebenarnya, apa itu Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump? Simak pembahasan ringkasnya melalui uraian di bawah ini!
Poin Utamanya:
- Dewan Perdamaian atau Board of Peace dipimpin oleh Trump. Di bawahnya, ada Dewan Eksekutif Pendiri, Dewan Eksekutif untuk Gaza, dan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
- Tujuan awal Dewan Perdamaian adalah menuntaskan konflik di Gaza. Namun, berdasar piagamnya yang bocor, organisasi ini mungkin dibentuk untuk tujuan lebih luas.
- Sekitar 50 negara sudah diundang bergabung. Beberapa bergabung, sisanya menolak atau belum menentukan sikap. Indonesia diketahui turut serta.
Apa Tujuan Dewan Perdamaian?
Dirujuk dari laman resmi White House/Gedung Putih, Dewan Perdamaian memiliki peran penting dalam 20 poin rencana Trump. Tujuan utamanya adalah 'menyelesaikan konflik di Gaza'.
"Dewan Perdamaian akan memainkan peran penting dalam memenuhi seluruh 20 poin rencana Presiden, memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, dan memastikan akuntabilitas saat Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan," tulis White House pada (16/1/2026) lalu.
Namun, Aljazeera melaporkan bahwasanya piagam organisasi setebal 11 halaman Dewan Perdamaian yang bocor justru sama sekali tidak menyebut Gaza. Alih-alih, piagam yang tersusun atas 8 bab dan 13 pasal itu mengatakan Dewan Perdamaian bersifat umum dan luas, artinya tidak terbatas di Gaza saja.
Informasi serupa disebutkan oleh Euronews. Surat undangan yang dikirim Trump kepada Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden Paraguay Santiago Pena mengindikasikan bahwa Dewan Perdamaian tidak membatasi lingkup pekerjaannya untuk Jalur Gaza saja.
Siapa yang Memimpin Dewan Perdamaian?
Di bagian pucuk Dewan Perdamaian, ada Dewan Eksekutif Pendiri yang berisikan sejumlah pemimpin. Menurut keterangan White House, Dewan Eksekutif ini berisikan:
- Marco Rubio (Menteri Luar Negeri AS)
- Steve Witkoff (Utusan AS untuk Timur Tengah)
- Jared Kushner (Pebisnis dan investor AS, menantu Trump)
- Sir Tony Blair (Mantan Perdana Menteri Inggris)
- Marc Rowan (Pengusaha AS)
- Ajay Banga (Presiden World Bank)
- Robert Gabriel (Penasihat Keamanan Nasional AS)
Di bawah Dewan Eksekutif Pendiri, terdapat Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas melakukan koordinasi regional. Daftar anggotanya, sebagaimana dibeberkan CBS News, adalah:
- Steve Witkoff
- Jared Kushner
- Hakan Fidan (Menteri Luar Negeri Turki)
- Ali Al-Thawadi (Menteri Urusan Strategis Qatar)
- Jenderal Hassan Rashad (Kepala Intelijen Messir)
- Tony Blair
- Marc Rowan
- Reem al-Hashimy (Menteri Negara Kerja Sama Internasional UEA)
- Nickolay Mladenov (Diplomat Bulgaria)
- Yakir Gabay (Pengusaha Israel)
- Sigrid Kaag (Mantan Wakil Perdana Menteri Belanda)
Kemudian di bagian paling bawah, ada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang diketuai Dr Ali Sha'ath. NCAG akan ditugaskan untuk mengawasi pemulihan layanan publik, pembangunan kembali lembaga-lembaga sipil, dan stabilisasi kehidupan di Gaza.
Lalu, di mana posisi Donald Trump? Kantor Berita Deutsche Welle mengatakan Trump berada di kursi ketua pendiri Dewan Perdamaian. Posisi itu akan terus diampu Trump seumur hidupnya. Ia hanya mungkin lengser jika mengundurkan diri atau pemberhentian secara bulat oleh negara-negara anggota.
Negara Mana Saja yang Menjadi Anggota Dewan Perdamaian?
Menurut keterangan dari AP News, sekitar 50 negara telah diundang untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian. Negara yang telah setuju bergabung meliputi:
- Argentina
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Belarus
- Mesir
- Hongaria
- Indonesia
- Yordania
- Kazakhstan
- Kosovo
- Maroko
- Pakistan
- Qatar
- Arab Saudi
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Uzbekistan
- Vietnam
Di sisi lain, sederet negara telah mengambil sikap untuk tidak bergabung, yakni Swedia, Prancis, Slovenia, dan Norwegia. Ada pula negara yang sudah diundang, tetapi belum memberikan komitmen, seperti China, Jerman, Italia, Rusia, dan Kroasia.
Lebih lanjut, The Guardian menyebut status keanggotaan Dewan Perdamaian berlangsung selama 3 tahun. Untuk negara yang tetap ingin berada dalam organisasi itu dalam waktu lebih lama, diminta menyumbang sebanyak 1 miliar dolar.
"Masa keanggotaan tiga tahun ini tidak berlaku untuk negara anggota yang menyumbangkan lebih dari $1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada dewan perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam ini mulai berlaku," bunyi keterangan dalam draf piagam yang dikutip The Guardian.
Sejauh Mana Kewenangan Dewan Perdamaian di Gaza?
Di bagian awal, sudah diterangkan bahwa Dewan Perdamaian dibentuk untuk menyelesaikan konflik Gaza. Pertanyaannya, apa kewenangan yang dimiliki organisasi ini hingga memiliki mandat sedemikian rupa?
Dirujuk dari Arab Center Washington DC, dasarnya adalah United Nations Security Council (UNSC) Resolution 2803. Meski resolusi itu memberi basis kewenangan operasi Dewan Perdamaian di Gaza, ada hal-hal yang masih dipertanyakan.
Resolusi 2803 memberi otoritas kepada Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan di Gaza sampai 2027 mendatang. Artinya, mandat ini dibatasi secara ketat untuk Gaza saja, bukan meluas seperti tertera dalam piagam Dewan Perdamaian yang bocor.
Lebih rincinya, Resolusi 2803 memberi yurisdiksi kepada Dewan Perdamaian untuk mengoordinasikan rekonstruksi Gaza, mengawasi pemerintahan transisi, dan mengoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan. Semua ini bisa dilakukan hingga berakhir per 31 Desember 2027.
Demikian pembahasan ringkas mengenai Dewan Perdamaian yang dikomandoi oleh Presiden AS, Donald Trump. Semoga menjawab pertanyaan detikers, ya!
