Purbaya Ungkap Alasan Tak Sapa Luhut Saat Sidang Kabinet

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terpantau tak saling sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Purbaya mengungkap alasannya.

Dilansir detikFinance, Purbaya menyebut dirinya dan Luhut duduk cukup berjauhan. Dia menyatakan bukan tak saling sapa, namun menurutnya kurang elok bila bicara dengan Luhut dengan sedikit berteriak.

"Kan jauh, beda berapa kursi, masa saya 'Pak Luhut, Pak Luhut,' gitu," tutur Purbaya sambil menunjukkan gestur berteriak, ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya menyatakan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Dia bilang tak ada masalah yang terjadi antara dirinya dengan Luhut.

"Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah," ujar Purbaya.

Sebagai informasi, belakangan Purbaya dan Luhut memang ada beda pendapat tentang proyek Kereta Cepat (Whoosh) dan Family Office tanpa sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya soal Family Office-Whoosh

Purbaya ogah menggunakan APBN untuk pendirian family office di Indonesia. Rencana pendirian family office itu sebelumnya merupakan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) lalu.

Terkait kereta cepat, Purbaya menilai penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

"Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja," kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10) yang lalu.

Atas hal tersebut, menurutnya, akan lebih baik bila pengelolaan utang berada di bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

"Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ," ujar Purbaya.

Jawaban Luhut

Terkait family office, Luhut mengatakan usulan pembentukannya hadir sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan investasi swasta masuk ke Indonesia. Sebab pada dasarnya, pembiayaan APBN yang bisa dipergunakan untuk pembangunan hanya berkisar di 10-15%, sedangkan sisanya dibidik dari swasta.

"Kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Terus rame, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya," kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10) lalu.

Sementara terkait Whoosh, Luhut mengaku heran dengan huru-hara tentang pembiayaan utang. Sebab, menurutnya saat ini utang kereta cepat hanya tinggal melalui proses restrukturisasi. Sejak awal memang tak meminta menggunakan APBN untuk menyelesaikannya.

"Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10) yang lalu.