Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memastikan Sekolah Rakyat sudah siap dibuka di tujuh lokasi di Jateng. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sekolah Rakyat itu akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isriadi Widodo. Ia mengatakan, program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera.
"Pada 14 Juli yang beroperasional ada di Sentra Baturaden Banyumas, Sentra Kartini Temanggung, Sentra Antasena Magelang, Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharso Surakarta, Sentra Margo Laras Pati," kata Isriadi saat dihubungi, Jumat (4/7/2025).
Selain itu, terdapat lokasi tambahan di kabupaten, yakni di Kabupaten Blora yang menggunakan bekas gedung SD Balun 4, dan di Kabupaten Magelang yang memanfaatkan bekas gedung Pusdiklat Pamong Praja.
Isriadi menyebut, meski banyak program serupa telah berjalan seperti SMK Jateng dan jalur afirmasi anak panti asuhan, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat tetap tinggi.
"Justru ini menunjukkan masih banyak warga yang belum tersentuh program sebelumnya. Kondisi sosialnya memprihatinkan, lantai rumah masih tanah, tidur di lantai, belum ada akses pendidikan yang layak," ungkapnya.
Ia menambahkan, dari sisi sarana prasarana, mayoritas lokasi sudah 95 persen siap, meski masih ada dua titik yang menunggu pengiriman mebel.
"Hanya tinggal dua yang belum sampai sarprasnya, di Baturaden dan Kabupaten Magelang yang untuk mebelnya," ungkapnya.
Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi dilakukan secara menyeluruh melibatkan Dinsos kabupaten/kota, pendamping PKH, BPS, hingga sentra-sentra Kemensos.
"Di ketentuan sudah diatur, ada kunjungan tim yang mensurvei. Bahkan pimpinan BPS hadir menyurvei di satu per satu calon siswa," ungkapnya.
Ia menyebut, program tersebut dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga termiskin, guna memutus mata rantai kemiskinan. Fokusnya pemberdayaan agar mereka bisa tumbuh menjadi manusia yang mandiri dan berguna.
"Bahkan Sekolah Rakyat ini tidak memperhitungkan kemampuan intelektual, tapi murni kondisi kemiskinannya yang jadi target untuk dilayani di Sekolah Rakyat ini," ungkapnya.
Kepala sekolah untuk masing-masing titik sudah ditetapkan melalui seleksi gabungan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, sementara tenaga pendidik dan staf sedang dalam tahap akhir pengumpulan dan penempatan.
Meski program itu terkesan dikebut, Isriadi tetap berharap seluruh masyarakat bisa ikut mendukung program ini.
"Memang semua kementerian agak tergopoh-gopoh untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden," kata Isriadi.
Simak Video "Video Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN"
(apl/apu)