Pemprov Jateng Raih MCP Tertinggi, Wagub: Bukti Integritas Kita Jalankan

Pemprov Jateng Raih MCP Tertinggi, Wagub: Bukti Integritas Kita Jalankan

Inkana Putri - detikJateng
Rabu, 19 Mar 2025 14:16 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas raihan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi.
Foto: Pemprov Jateng
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas raihan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi.

Adapun nilai MCP untuk Pemprov Jateng dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2024 angkanya mencapai 95,56, atau mengalami peningkatan dibandingkan pada 2023 yang mencapai 90,80.

"Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten kota, kita jalankan," ucap Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Taj Yasin pada acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, hari ini.

Taj Yasin mengatakan pihaknya akan terus memperkuat Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) ke depannya.

ADVERTISEMENT

"Kita perkuat di Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Taj Yasin juga mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota, yang telah menjaga tren positif dalam hal integritas.

"Insyaallah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bisa kita tingkatkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Terdapat delapan area yang diintervensi MCP KPK, yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Area MCP berikutnya adalah pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain Pemprov Jateng, ada tiga Pemkab di Jawa Tengah yang menerima apresiasi serupa, yakni Sragen, Batang dan Wonogiri.

(akd/ega)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads