Apa Itu Retret Kepala Daerah Terpilih 2025 yang Dilakukan di Magelang?

Setelah dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Monumen Nasional (Monas) pada 20 Februari 2025 kemarin, kepala daerah terpilih akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Namun, tahukah kamu apa itu retret kepala daerah terpilih, detikers?

Sebelumnya, retret serupa juga diadakan bagi Kabinet Merah Putih pada 24-27 Oktober 2024 silam. Retret tersebut digelar di Akmil Magelang dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran kabinet. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tujuan diadakannya retret tersebut adalah memperkuat solidaritas kabinet untuk membangun Indonesia yang lebih maju.

Ingin tahu lebih dalam mengenai apa itu retret kepala daerah terpilih 2025 yang dilakukan di Magelang, detikers? Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini!

Apa Itu Retret Kepala Daerah?

Jika kita menilik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retret didefinisikan sebagai khalwat mengundurkan diri dari dunia ramah untuk mencari ketenangan batin. Sebenarnya, istilah retret lebih sering digunakan dalam konteks agama Kristen dan Katolik.

Dikutip dari buku Tuhan Mencintaimu yang ditulis oleh Markus Marlon, retret berasal dari kata Latin retrahere, yang berarti menarik diri ke dalam suasana tenang. Dalam bahasa Prancis disebut retraite, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai retreat. Retret adalah waktu khusus yang disisihkan untuk memperdalam kehidupan rohani dengan menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari.

Dilansir detikNews, dalam konteks pemerintahan, retret mengacu pada kegiatan orientasi, pembekalan, dan pelatihan yang diberikan kepada pejabat terpilih, seperti kepala daerah dan menteri, setelah mereka resmi dilantik. Retret bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Salah satu contoh retret dalam pemerintahan adalah Retret Kepala Daerah, yang dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang. Dalam kegiatan ini, para kepala daerah mengikuti berbagai agenda yang mencakup sesi pengarahan dari Presiden dan Wakil Presiden, serta materi pembekalan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.

Selain itu, kegiatan seperti senam pagi, sarapan bersama, dan latihan baris-berbaris juga menjadi bagian dari program ini untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan.

Jadwal Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

Dikutip dari laman resmi Portal Informasi Indonesia, retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, akan berlangsung dalam dua gelombang. Berikut ini jadwal lengkapnya.

1. Gelombang Pertama

Gelombang pertama Retret Kepala Daerah akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025, diikuti oleh 505 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini digelar setelah pelantikan resmi pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

Selama retret, peserta akan mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden dan Wakil Presiden, serta materi mengenai tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, hingga strategi pencegahan korupsi.

2. Gelombang Kedua

Sementara itu, gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah lainnya, tetapi pelaksanaannya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada. Setelah putusan MK ditetapkan, retret gelombang kedua akan dijadwalkan untuk memastikan seluruh kepala daerah mendapatkan pembekalan yang sama.

Materi Retret Kepala Daerah 2025

Dilansir detikNews, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membocorkan sejumlah agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang. Berikut rinciannya.

1. Orientasi Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan

Setiap kepala daerah baru akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan daerah. Materi ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui para Direktorat Jenderal (Dirjen). Pembekalan ini mencakup kewenangan kepala daerah, regulasi penting, serta strategi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan transparan.

2. Manajemen Keuangan dan Pengelolaan APBD

Kementerian Keuangan akan memberikan materi terkait tata kelola anggaran daerah. Kepala daerah akan dibekali pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan APBD agar lebih efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan pembangunan daerah bisa berjalan optimal dan transparan.

3. Hukum, Politik, dan Stabilitas Keamanan Daerah

Kepala daerah harus memahami aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Materi ini akan membahas regulasi hukum daerah, tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, serta strategi menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dengan pemahaman ini, kepala daerah bisa mengelola dinamika politik dan hukum di wilayahnya dengan lebih baik.

4. Manajemen Perubahan dan Inovasi Kepemimpinan

Salah satu materi yang direncanakan adalah manajemen perubahan, yang kemungkinan akan disampaikan oleh Prof. Rhenald Kasali. Kepala daerah akan belajar bagaimana menghadapi tantangan dalam perubahan kebijakan serta menerapkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Materi ini bertujuan untuk membentuk pemimpin daerah yang adaptif dan visioner.

5. Penguatan Kapasitas dan Keterampilan Kepemimpinan

Selain aspek teknis, kepala daerah juga akan dibekali keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Materi ini penting untuk memastikan mereka dapat memimpin dengan baik, membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak, serta merespons tantangan daerah dengan solusi yang efektif.

Pendanaan Retret Kepala Daerah

Masih dikutip dari Portal Informasi Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembiayaan retret di Magelang untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ, yang diterbitkan pada Kamis (13/2/2025). SE tersebut merevisi aturan sebelumnya (SE Nomor 200.5/628/SJ) yang semula mengatur bahwa pembiayaan retret berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Betul, dana pembekalan kepala daerah selama di Akmil Magelang pada 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri, karena Kemendagri memiliki mata anggaran untuk pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima Arya dalam keterangan resminya.

Menurut Bima, sebelumnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri membuka opsi agar biaya pembekalan dibebankan pada APBD. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memutuskan biaya tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri.

"Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab instansi kami sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah," ujar Bima.

Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepala daerah terpilih, terutama bagi mereka yang tidak berasal dari latar belakang birokrasi, sehingga dapat memahami tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik.

Demikianlah penjelasan mengenai apa itu retret kepala daerah terpilih yang akan dilakukan di Magelang. Semoga bermanfaat!

Video Wamendagri soal Retret Kepala Daerah Kedua: Tinggal Tentukan Waktu

Video Wamendagri soal Retret Kepala Daerah Kedua: Tinggal Tentukan Waktu