Pemprov Jateng Kucurkan Rp 60 M Bantu Warga Terdampak Harga BBM Naik

Pemprov Jateng Kucurkan Rp 60 M Bantu Warga Terdampak Harga BBM Naik

Atta Kharisma - detikJateng
Kamis, 08 Sep 2022 17:12 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jateng.
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Menyikapi penyesuaian harga BBM, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sejumlah antisipasi untuk memastikan harga kebutuhan pokok di pasar tidak meroket. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar sebagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM seperti petani, nelayan, angkutan umum hingga ojek online.

Ganjar menjelaskan bantuan anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2%. Dana bantuan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk subsidi transportasi, subsidi harga hingga bantuan sosial.

Adapun rincian bantuan tersebut yakni bantuan sosial senilai Rp 8,7 miliar untuk 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, Rp 17,9 miliar untuk premi asuransi bagi 10.000 nelayan, subsidi tarif Trans Jateng, Rp 4,7 miliar untuk subsidi biaya operasional melaut bagi 14.375 nelayan kecil dan Rp 905 juta untuk bantuan bahan baku bagi 1.810 industri kecil menengah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar juga akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 12,7 miliar untuk 4.224 pengemudi angkutan umum dan 17.000 driver ojek online serta bantuan Rp 2,4 miliar untuk pelaku distribusi pangan.

Selain itu, ada pula bantuan bahan bakar untuk kendaraan wisata di daerah, bantuan untuk 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian hingga bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.

ADVERTISEMENT

"Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah atau petani yang sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

Selain anggaran Rp 60 miliar, ia akan melobi DPRD Jateng agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk menekan dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan.

"Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuk merespons itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM kan mesti kita tolong juga," terangnya.

Untuk menjamin harga kebutuhan pokok di pasar tidak meroket sebagai dampak penyesuaian harga BBM, Ganjar menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jateng untuk terus melakukan pemantauan harga komoditas dan memperbarui sistem informasi harganya.

"TPID saya minta untuk meng-update sistem informasi harga komoditi. Kemarin saya cek rata-rata ada kenaikan ya. Berasnya naik, telur naik, bawang merah naik turun, cabe masih naik turun tapi ada beberapa komoditas yang turun seperti tomat dan kentang," paparnya.

Ganjar memastikan ketersediaan pasokan akan senantiasa diperhatikan. Bahkan bila perlu, ia akan menginstruksikan TPID Jateng untuk menggelar operasi pasar.

"Saya minta dari sisi hulunya pasokannya sekarang ada apa nggak. Lalu kalo memang diperlukan operasi pasar, kita akan lakukan operasi pasar," pungkasnya.




(prf/ega)


Hide Ads