Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memberi sinyal pelepasan kepemilikan saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Langkah ini dipandang sebagai solusi untuk mempercepat pengembangan bandara yang selama ini dinilai lamban dan membebani keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons wacana Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya mempertimbangkan penghentian suplai fiskal ke BIJB.
Menurut Dedi, rencana pelepasan saham didasari evaluasi panjang pemerintah daerah terhadap kinerja dan prospek BIJB Kertajati. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengembangan bandara membutuhkan waktu sangat lama jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah provinsi.
"Karena prosesnya cukup panjang, Pak Gubernur mempertimbangkan alternatif untuk mempercepat pengembangan Kertajati dengan melimpahkan kepemilikan dari provinsi ke pusat. Artinya, saham dominan milik provinsi di Kertajati akan dilepas dan diserahkan ke pemerintah pusat," ujar Dedi, Selasa (13/1/2026).
Simak Video "Video: KDM Datangi KPK, Bahas Normalisasi Sungai hingga Penyelamatan Aset"
(bba/mso)