Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong penguatan kolaborasi antara lembaga legislatif dan kalangan akademisi. Sinergi ini dinilai krusial dalam merumuskan kebijakan yang memperkokoh kedaulatan ekonomi sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tensi geopolitik, perang dagang, hingga fluktuasi harga energi, Cucun menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi bukan berarti Indonesia menutup diri. Menurutnya, esensi kedaulatan adalah kemandirian negara dalam menentukan arah kebijakan demi kepentingan nasional di tengah kerja sama internasional.
"Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan negara mengambil keputusan sendiri, duduk setara di meja perundingan, dan memastikan setiap kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada rakyatnya," kata Cucun dalam Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 di Bandung, Sabtu (21/11/2026).
Politisi PKB ini menjelaskan bahwa DPR RI terus mengawal amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui tiga fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga instrumen ini diarahkan agar setiap regulasi dan alokasi anggaran negara benar-benar berdampak nyata pada taraf hidup masyarakat.
Bagi Cucun, indikator keberhasilan pembangunan harus dirasakan langsung oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
"Mulai dari kepastian status dan kesejahteraan guru honorer serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga pemerataan akses pendidikan dan teknologi, termasuk bagi kalangan santri di pondok pesantren," ungkapnya.
"Di titik-titik seperti itulah rakyat menilai apakah konstitusi benar-benar hadir dalam kehidupan mereka," tambahnya.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, meliputi penguatan institusi negara, transformasi digital, politik hukum ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Cucun mengingatkan agar kebijakan investasi tetap selaras dengan perlindungan tenaga kerja dan kelestarian lingkungan. Selain itu, transisi ekonomi hijau dan digitalisasi harus berjalan inklusif.
"Semua pembahasan itu pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan sederhana, apakah kebijakan negara membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik?," terangnya.
Cucun secara khusus mengajak para akademisi APHTN-HAN untuk lebih aktif menyumbangkan pemikiran dalam proses pembentukan kebijakan publik, baik melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun kajian akademik. Ia berharap rekomendasi dari konferensi ini disampaikan secara resmi ke DPR RI sebagai masukan bagi alat kelengkapan dewan.
"Saya berharap konferensi ini tidak sekadar menjadi ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan negara," pungkasnya.
Simak Video "Video Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Diketuai Habiburokhman"
(wip/dir)