Pemerintah mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen. Langkah itu diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak mentah.
"Sudah diumumkan oleh Menteri ESDM, pada tahun depan direncanakan, kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur, 10 persen etanol atau metanol," ujar Zulhas, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (16/10).
"Oleh karena itu, kita sekarang besar-besaran untuk mengembangkan tebu dan singkong (sebagai bahan baku etanol)," tambahnya.
Zulhas menegaskan, kebijakan tersebut bukan bersifat sukarela, melainkan wajib. Namun, semuanya harus diukur juga melalui kesiapan infrastruktur yang ada.
"(Sifatnya) wajib. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu," ungkapnya.
Zulhas kembali mengingatkan, penerapan E10 akan berdampak luas terhadap perekonomian rakyat. Sebab, bahan bakunya berasal dari hasil pertanian lokal seperti singkong, tebu, dan jagung.
"Jadi artinya program itu, saudara-saudara, akan menggerakkan ekonomi rakyat itu luar biasa. Karena bahan bakunya kan singkong, tebu, dan satu lagi jagung," jelasnya.
Dia optimistis kebijakan tersebut akan mendorong produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.
"Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif. Kita akan mengejar Tiongkok, pertaniannya akan mengejar Thailand. Sementara (sekarang) kita ketinggalan, kita akui," tuturnya.
Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari transformasi besar di sektor energi dan pertanian, yang menempatkan Indonesia pada jalur kemandirian energi nasional.
"Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industrinya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai Rp 2.000-an per kg. Ini memang tidak mudah, karena programnya besar dan dampaknya luas, tapi kita sudah berada di jalan yang benar dan tepat," kata dia.
Artikel ini telah tayang di detikOto
(sfn/yum)