Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT Air Minum Giri Menang (AMGM). Desakan itu muncul setelah kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Direktur Utama PT AMGM nonaktif, Sudirman.
Anggota Komisi II DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, menilai perombakan menyeluruh di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, selama ini ada sejumlah pejabat di PT AMGM yang menduduki posisi strategis bukan karena kompetensi, melainkan kedekatan dengan Sudirman maupun LAZ.
"Memang PT AMGM ini perlu dirombak total kalau menurut saya. Perlu dievaluasi menyeluruh oleh Wabup dan Wali Kota sebagai pemilik saham," ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Menurut Munawir, persoalan air bersih yang tak kunjung selesai di Lombok Barat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kompetensi jajaran PT AMGM. Ia menilai perusahaan daerah itu belum mampu menghadirkan solusi atas persoalan tersebut.
Ketua Fraksi PAN tersebut bahkan menyoroti kinerja Sudirman selama menjabat Dirut PT AMGM yang dinilai belum menunjukkan hasil memuaskan. Ia menyinggung proyek jaringan perpipaan yang dibiayai melalui penyertaan modal Rp 118 miliar dari Pemkab Lombok Barat dinilai belum berjalan optimal.
"Ini kan dia gagal proyek ini. Buktinya kan banyak sekali kebocoran. Lagi dianggarkan penyertaan modal kemarin 2025, Rp 5 miliar untuk jaringan baru. Belum lagi yang lain dan sebagainya," kritiknya.
Selain mengevaluasi manajemen yang ada, Munawir meminta Pemkab Lombok Barat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram lebih selektif dalam menentukan pimpinan PT AMGM ke depan. Menurutnya, direktur utama harus dipilih berdasarkan kapasitas dan pemahaman terhadap tata kelola perusahaan air minum, bukan karena pertimbangan lain.
"Ini yang perlu selektif adalah jabatan dirut ini, karena harus orang yang betul-betul memahami tentang persoalan PT AMGM. Persoalan air ini kan nggak akan pernah selesai," katanya.
Munawir juga mengingatkan agar proses pemilihan Dirut PT AMGM ke depan terbebas dari kepentingan politik kepala daerah. Ia menilai kondisi sebelumnya memunculkan persepsi publik bahwa Direktur Utama PT AMGM berperan layaknya wakil bupati bayangan.
"Namanya perusahaan, sisi pertama harus profesional. Enggak bisa kita pungkiri Dirut yang kemarin ini. Semua acara dia hadir dan semua acara dia urus, acara partai Bupati dia hadir, masalah KONI dia mewakili Bupati katanya. Kan nggak salah publik melihat dia seolah-olah menjadi Wabup bayangan," ucapnya.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap LAZ di rumah dinasnya pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 19 orang.
Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni LAZ, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Sudirman, serta Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (PT MSI) Alvonsus Gani.
Simak Video "Video: Pramono Instruksikan BUMD DKI Beli Beras-Cabai Petani Terdampak Bencana"
(nor/nor)