Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat nilai ekspor Bali sepanjang Januari-Mei 2026 turun 2,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari-Mei 2025, nilai ekspor Bali tercatat sebesar US$ 242,74 juta. Sementara pada periode yang sama tahun ini turun menjadi US$ 236,55 juta.
Sejumlah negara tujuan utama ekspor Bali juga berkurang. Amerika Serikat (AS) yang menjadi pasar terbesar ekspor Bali, turun 8,91 persen. Ekspor ke China terjun paling dalam, yakni 12,30 persen. Sementara itu, ekspor ke Australia turun 8,27 persen.
Di sisi lain, terdapat beberapa negara yang mencatatkan kenaikan. Misalkan ekspor ke Thailand yang melonjak 206,20 persen atau ekspor ke Prancis yang tumbuh tipis 1,32 persen.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Bali, Anak Agung Ngurah Aditya Pradnyana Sunu, menilai kondisi ekspor saat ini hampir mirip dengan kondisi saat pandemi COVID-19. Menurutnya, kondisi saat ini disebabkan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang disertai penutupan Selat Hormuz.
"Kalau saya boleh gambarkan situasi ekspor Indonesia, khususnya Bali saat ini persis 11-12 dengan kondisi pandemi kemarin," ujar Aditya saat dihubungi detikBali, Rabu (8/7/2026).
Menurut Aditya, konflik di kawasan Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Hal itu, dia berujar, berimbas pada naiknya biaya logistik dan biaya pokok ekspor.
"Kita tahu bahwa kondisi global, geopolitik yang diakibatkan dari perang Iran dan Amerika, menyebabkan supply chain energi menjadi sangat terbatas. Otomatis meningkatnya biaya energi hingga 30-40 persen," imbuhnya.
Aditya mengatakan dampak kondisi global tersebut dirasakan hampir seluruh negara. Namun, dia menilai sejumlah negara merespons lebih sigap dengan melakukan penghematan belanja negara dan membuat kebijakan krisis.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia dinilai terlambat merespons kondisi global tersebut. Agung lantas menyinggung sikap pemerintah yang sempat memberi kesan situasi masih terkendali. Namun, ketika anggaran tak lagi mampu menahan tekanan, berbagai kebijakan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pajak, dan suku bunga diterapkan secara bersamaan sehingga menyulitkan pelaku usaha.
"Hal-hal beginilah yang penuh kejutan. Ini mengakibatkan planning yang tidak terduga, kita terlambat membuat planning. Lebih baik harusnya dari awal apa adanya aja seperti negara lain, ya, agar kita bisa mengatur kompetisi dengan negara lain," imbuh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Bali itu.
Menurut Aditya, situasi perlambatan ekspor saat ini seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki ekosistem ekspor. Misalkan dengan menyederhanakan proses administrasi, mengevaluasi pos-pos birokrasi yang tidak diperlukan, serta membenahi persoalan dwelling time di sektor logistik.
"Semua pihak termasuk pengusaha dan pemerintah, mulai membenahi persoalan-persoalan mana yang perlu diselesaikan, yang menjadi masih persoalan PR-PR lama, terutama di ekosistem logistik," imbuhnya.
Simak Video "Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban"
(iws/iws)