Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah merampungkan draf Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program pembiayaan tersebut dijadwalkan mulai disalurkan pada semester II 2026.
"Pemerintah daerah tinggal menunggu ketukan palu finalisasi mekanisme penyaluran dari Bank NTB Syariah karena draf Pergub sudah jadi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Aidy Furqon, Rabu (17/6/2026).
Sebagai stimulus awal, Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut diproyeksikan akan ditambah apabila serapan program di lapangan menunjukkan hasil positif.
"Iya, kan tahap awal disiapkan itu dulu, Rp 10 miliar. Kalau itu sukses, nanti ditambah lagi. Pola top up seperti kata Pak Gubernur," jelas Furqon.
Setelah mekanisme penyaluran dari pihak perbankan rampung, Disnakertrans NTB akan mengumpulkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk menjaring calon PMI.
"Wajib menggandeng mitra, karena kita tidak bisa turun langsung mencari calon tenaga kerja," tukasnya.
Furqon menjelaskan program KUR PMI berlaku untuk seluruh negara tujuan penempatan, tidak hanya Malaysia. Besaran plafon pembiayaan disesuaikan dengan negara tujuan.
"Plafonnya anggaran tujuan Malaysia Rp 80 juta dan Jepang Rp 70 juta. Ke Jepang ini kan kebanyakan peserta magang," tukasnya.
Sebelumnya, Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro mengungkapkan tingginya minat warga NTB bekerja ke luar negeri menjadi alasan utama lahirnya skema KUR PMI dan magang. Bank NTB Syariah juga telah memetakan besaran plafon pinjaman yang dapat dimanfaatkan calon PMI asal Bumi Gora.
Untuk PMI sektor formal, plafon pembiayaan berkisar Rp 10 juta hingga Rp 80 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk mengurus paspor, BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, hingga visa kerja.
Sementara itu, peserta magang luar negeri dapat memperoleh pembiayaan Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per orang. Dana tersebut mencakup biaya pelatihan bahasa, asrama, konsumsi, asuransi, hingga visa magang.
Untuk mengantisipasi risiko kredit macet akibat gagal berangkat, Bank NTB Syariah menerapkan aturan ketat. Dana KUR baru akan dicairkan setelah visa kerja atau visa magang resmi diterbitkan.
"Kami memahami kebutuhan operasional di lapangan. Oleh karena itu, proses pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan nasabah akan dijalankan secara paralel sejak masa pelatihan," ujar Agus.
Simak Video "Menerbangkan Lampion di Malam Hari di Pulau Moyo, Sumbawa"
(dpw/dpw)