Tujuh kali reshuffle dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat pada Oktober 2024. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai setiap pergantian pejabat membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sehingga terlalu sering merombak kabinet bisa membuat waktu pemerintah untuk menuntaskan target semakin sempit.
"Kabinet itu adalah alat bantu Presiden dalam pengelolaan kekuasaan dan birokrasi pemerintahan melalui kementerian dan lembaga. Lazimnya 'alat bantu' maka adalah hal yang wajar jika dilakukan pergantian apabila dianggap kurang tepat dalam menjalankan tugas atau menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itulah Presiden diberikan hak mutlak atau prerogatif," kata Deddy mengawali pendapatnya, Jumat (2/10/2026), dilansir dari detikNews.
Kendati demikian, Deddy menyoroti pergantian pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga yang dilakukan dalam waktu cepat. Menurutnya, setiap pergantian membutuhkan proses adaptasi, re-orientasi, hingga rekonsolidasi.
"Masalahnya adalah ketika ketika terlalu sering dilakukan pergantian maka akan semakin sempit waktu yang tersedia bagi pemerintah dalam mencapai dan atau menuntaskan kerja-kerja dan tujuan yang ingin dicapai," ujar Deddy.
"Bagaimana pun, setiap pergantian pimpinan atau lembaga akan selalu memerlukan waktu untuk adaptasi, re-orientasi dan rekonsolidasi serta perubahan kultur dan gaya kepemimpinan dalam institusi tersebut. Pada akhirnya yang dirugikan adalah Presiden sendiri sebagai pemegang mandat dan publik sebagai subjek kebijakan," tambahnya.
Simak Video "Video: Apa Itu Badan Karantina Indonesia yang Kini Dipimpin Kadir Karding"
(dpw/dpw)