Partai NasDem turut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahannya. NasDem mengaku tidak berhak jika harus mengisi posisi di kabinet Prabowo.
"Merombak kabinet adalah kewenangan tunggal Presiden, beliau yang paling tau setelah mengevaluasi seluruh pembantunya," kata Sekjen NasDem Hermawi Taslim, dikutip dari detikNews, Jumat (18/7/2026).
Hermawi lantas menegaskan posisi NasDem yang akan terus mendukung penuh pemerintahan Prabowo hingga 2029. Sementara terkait peluang masuk kabinet, Hermawi menekankan NasDem ingin memberi pelajaran moral dan etika kepada publik perihal itu.
"NasDem mendukung penuh Pemerintahan Prabowo hingga akhir periode terutama melalui 2.200 anggota legislatifnya yang tersebar di tingkat pusat sampai kabupaten/kota," ujar Hermawi.
"Tentang peluang masuk kabinet, NasDem ingin memberi pelajaran moral dan etika kepada publik, bahwa NasDem merasa tidak berhak untuk ikut dalam kabinet karena NasDem tidak ikut berkeringat dalam proses pilpres hingga terpilihnya Presiden Prabowo," sambungnya.
Menurut Hermawi, NasDem berupaya menunjukkan sebagai partai yang memiliki etika. Bagi NasDem, dia menambahkan, politik juga bukan sekadar kekuasaan.
"NasDem dengan sepenuh hati ingin menunjukkan kepada publik bahwa NasDem masih memiliki etika yang baik soal kepantasan dan ketidakpantasan. Politik bagi NasDem bukan sekadar kekuasaan mengejar kursi tapi juga soal kepantasan dan ketidakpantasan dalam etika publik," pungkasnya.
Simak Video "Video: Apa Itu Badan Karantina Indonesia yang Kini Dipimpin Kadir Karding"
(iws/iws)